MAKASSAR, BKM — Dalam waktu dekat ada enam kepala daerah di Sulsel yang akan mengakhiri masa jabatannya. Dengan begitu, penjabat (pj) disiapkan untuk melanjutkan pemerintahan di daerah tersebut.
Dari enam kepala daerah itu, empat di antaranya berakhir pada 26 September, sementara dua lainnya pada 31 Oktober. Sebelumnya, di tahun ini pula ada 11 kepala daerah yang akan diisi dengan penjabat.
Atas dasar itu, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin diminta untuk memperkuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel. Sebab, calon Pj kepala daerah itu biasanya dari provinsi.
Pengamat pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas) Ali Armunanto mengutarakan, selama ini Pj kepala daerah di Sulsel memang selalu didominasi eselon II Pemprov Sulsel dan sekretaris kabupaten (Sekkab) daerah bersangkutan. Sangat jarang, bahkan tidak pernah pejabat dari pusat yang diboyong ke daerah untuk menjadi Pj di kabupaten/kota.
“Kecuali kayak daerah spesifik seperti Surabaya, Jakarta. Jarang di luar Jawa Pj (bupati/wali kota) dari Kemendagri. Tapi tidak menutup kemungkinan daerah potensi konflik tinggi dan banyak konflik kepentingan mungkin akan ditunjuk oleh Kemendagri langsung,” ucap Ali, Minggu (17/9).
“Sepengetahuan kita, tidak ada potensi konfliknya besar (di Sulsel) seperti Papua. Walaupun ada konflik kepentingan tapi akan selesai sendirinya dengan kompromi atau arbitrase oleh gubernur dan Kemendagri,” tambahnya.
Menurut Ali, pejabat eselon II yang bakal rangkap jabatan lambat laun akan menggoyahkan kinerjanya di OPD, karena fokusnya bakal terbagi. Oleh karena itu, kata dia, perlu penguatan kapasitas dan fungsi kepemimpinan di tiap OPD.
“Bagaimana sekretaris punya peran pendelegasian wewenang untuk mengurangi beban kerja dan mengefisienkan pembagian waktu dan kinerja penjabat bupati dan wali kota. Harusnya ada instruksi khusus oleh Pj Gubernur terkait optimalisasi fungsi OPD untuk menjalankan tugas kepala OPD,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam waktu dekat ini ada enam kepala daerah di Sulsel bakal mengakhiri jabatannya. Masing-masing Wali Kota Palopo, Wali Kota Parepare, Bupati Sinjai, Bantaeng, Bone dan Enrekang.
Saat ini nama calon Pj dari enam daerah ini sudah masuk ke Kemendagri, yang selanjutnya akan dilantik oleh Pj Gubernur Sulsel.
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menegaskan, tak segan-segan akan memecat Pj kepala daerah yang tak becus mengurus daerahnya. Menurutnya, Pj kepala daerah harus mampu menjaga stabilitas politik, keamanan, ketahanan pangan dan paling penting pengendalian inflasi.
“Pak Menteri (Mendagri) setiap Senin absen tentang inflasi. Sembilan bahan pokok sembako, sekarang 21 bahan pokok harus ada, harus tersedia di masyarakat,” ucap Bahtiar di setiap pembahasan program prioritasnya. (jun)