MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama KPU-Bawaslu Sulsel menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Ruang Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, (2/10).
Pemprov Sulsel merupakan provinsi pertama yang melakukan penandatanganan NPHD di Indonesia.
“Jadi nomor satu. Kita bukan hanya mau sekadar nomor satu. Kita hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan, harus Pemilu. NPHD memang kita spesialis nomor satu. Yang kedua, kita tidak mau hanya sekadar nomor satu. Kita hendak menunjukkan, bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan kita harus menunggu. Bayangkan, tahun depan tidak terjadi pilkada kan demokrasi transisi, masak pj terus,” kata Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.
Dia menekankan pentingnya penyelenggaraan pilkada tahun depan. Sebab akan terjadi transisi demokrasi jika tak diselenggarakan.
“Caranya menyelesaikan, ya harus dihadapi Pilkada. Nah, bagaimana Pilkada kalau tidak ada uangnya,” tandasnya.
Berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.9.1/5252/SJ yang diterbitkan pada 29 September 2023, Pemda diminta untuk menganggarkan dana Pilkada di APBD 2023 Perubahan senilai 40 persen dan 60 persen di APBD Pokok 2024.
Dalam SE tersebut, salah satu yang ditegaskan Mendagri adalah tidak akan memberikan nomor register (noreg) terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bagi pemerintah daerah yang tak mengalokasikan 40 persen dana hibah Pilkada 2024 tahap I.
Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari menyatakan, 40 persen anggaran dari APBD Perubahan 2023 itu sudah ditandatangani antara Pemprov dan DPRD Sulsel melalui rapat Paripurna pada 29 September lalu.
“Tentunya harapan kita semua penyelenggara dapat memaksimalkan anggaran ini, dan Insyaallah nantinya kita bisa mendapatkan kepala daerah yang mampu membangun daerah lebih baik ke depannya,” terang Andi Ina.
“Jadi kemarin di penetapan APBD-P keseluruhan terkait dengan aggaran untuk nantinya Pilkada dari APBD kita. Intinya, kita sudah menyepakati dan kita sudah menandatangani antara DPRD dan gubernur. Tentunya harapan kita dengan anggaran ini Insyaallah kita bisa mendapatkan kepala daerah yang mampu membangun daerah Sulsel dengan baik.” ujar Andi Ina
.
Ketua KPU Sulsel Hasbullah menuturkan, Rp224 miliar anggaran Pilgub yang ada di APBD Perubahan 2023 terdiri dari empat komponen, yakni untuk KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.
Khusus KPU Sulsel sendiri mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar.
Untuk total anggaran secara keseluruhan sendiri senilai Rp387 miliar. Hanya saja selebihnya atau 60 persennya baru akan dianggarkan di APBD 2024.
“Kalau ada hal yang sifatnya penting untuk menopang kegiatan yang lain yang belum dibicarakan di sana kan ada pasal addendum. Ada klausul terkait dengan pemerintah daerah sangat membuka itu. Makanya, kami menyepakati hari ini harus kita segerakan NPHD provinsi. Biar ini bisa menjadi trigger juga untuk teman-teman di kabupaten kota,” jelasnya.
Alokasi anggaran yang disiapkan, menurut Hasbullah, diperuntukkan bagi empat calon san satu independn di Pilgub.
Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, berharap anggaran yang dialokasikan itu mampu memenuhi kebutuhan Bawaslu Sulsel.
“Semua lebih pada penguatan partisipasi pengawasan. Jadi lebih pada kapasitas penyelenggaraan,” ungkap Ana, sapaan Mardiana Rusli.
Untuk Bawaslu Sulsel, sebut Ana, totalnya Rp173 miliar. Sehingga bila dimasukkan dalam APBD-Perubahan sebesar 40 persen, kemunfkinan angkanya Rp50 miliar.
”Angkanya sudah pas. Jadi kami tidak ada perubahan dan penambahan, karena kami kan tidak ada operasional teknis. Semua lebih pada penguatan partisipasi pengawasan. Lebih kepada penguatan kapasitas, penyelenggara Pemilu saja. Saya kira sudah dirasionalisasi angka itu dan sudah diterima dengan anggapan, kecuali ada perubahan angka kan ada perubahan TPS. Berarto ada penambahan petugas TPS di lapangan. Tapi angka itu tidak akan bergeser karena kami punya dana cadangan dari anggaran tersebut,” jelas Ana. (jun)