MAKALE, BKM — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tana Toraja tahun 2023 hanya sehari dibahas di tingkat komisi langsung ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Sabtu (30/9). Penyerahan Ranperda dilakukan Bupati Tator Theofilus Allorerung kepada DPRD sehari sebelumnya, Jumat (29/9).
Sebelumnya beberapa kali pembahasan KUA-PPAS APBDP antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tana Toraja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berjalan alot. Bahkan anggota Banggar mengancam tidak akan membahas APBDP jika honor 300 Tenaga Kontark Daerah (TKD) sebesar Rp 1,2 milyar tidak terakomodir dalam APBD-P. Nilainya sebesar Rp 1.2 juta perbulan perorang.
Dalam catatan BKM menyebutkan, APBD Tana Toraja sebelum perubahan mencapai Rp 1.147.533.420.000 dan setelah perubahan menjadi Rp 1.148.271.739.009. Artinya bertambah Rp 738.319.009, atau naik 0,06 persen.
Sementara itu, Bupati Tator Theofilus Allorerung dalam sambutannya pada rapat paripurna DPRD penetapan APBD-P menjelaskan, setelah APBD-P ditetapkan, maka semua OPD wajib bergerak cepat mewujudkan program sehingga serapan anggaran dan pembiayaan tepat sasaran. Sebab masyarakat penerima manfaat bisa lebih optimal menikmati pembangunan.
”Pengesahan Perda APBD-P 2023 diharapkan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Tana Toraja dapat terwujud sesuai harapan, ”tandas Theo.
Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi kepada BKM mengatakan, Perda APBD-P sebesar Rp 1.148.271.739.009 segera ditindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat.
Apalagi di APBD-P tahun 2023 mengalokasikan anggaran 40 persen kepada KPU dan Bawaslu guna mendukung proses pemilihan umum (Pemilu) agar berjalan jujur dan adil (Jurdil).
”Dewan berkomitmen terus melakukan pengawasan penggunaan APBD-P 2023 dengan harapan pengelolaanya dapat dilakukan secara tranparan dan akuntabel, ”pungkas Welem. (gus/C)
