MAROS, BKM — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Maros, Andi Patiroi, meminta agar seluruh pengawas dan penilik tetap pro aktif mendampingi sekolah binaanya dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
Hal ini dikatakan Kadis Andi Patiroi saat memimpin rakor dengan pengawas dan penilik di aula kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maros, Jalan Asoka No.3 Maros. Selasa (3/10).
Dikatakan Kadis, rendahnya progres Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada satuan pendidikan terkait penggunaan Id belajar di satuan pendidikan Kabupaten Maros, maka diharapkan agar para pengawas dan penilik mulai dari sekolah PAUD, TK, SD dan SMP pro aktif melakukan pendampingan secara serius disekolah binaanya dengan sasaran Kurikulum Oprasional Satuan Pendidikan (KSOP), asesmen pembelajaran berdiferensiasi, perangkat ajar, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5),Progres Platfon Merdeka Mengajar (PMM) dan Komunitas belajar.
”Saya berharap keenam sasaran pendampingan ini bisa terlaksana sesuai target,” ujar Kadis.
Dikatakan Kadis, pemahaman kepala sekolah terkait Implementasi Kurikulum Merdeka bila dipresentasikan belum mencapai vangka 40 persen. Sehingga para pengawas yang sudah mengikuti pelatihan penguatan IKM bagi pengawas sekolah, diharapkan para pengawas dapat mendampingi sekolah binaanya terkait sasaran IKM seperti
Kurikulum Oprasional Satuan Pendidikan (KSOP), asesmen pembelajaran berdiferensiasi, perangkat ajar, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), Progres Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan Komunitas belajar.
”Dengan keaktifan para pengawas sekolah maka progres IKM menjadi terbaik di Sulsel,” harap Kadis.
Sementara itu, salah seorang pengawas SMP, Indra Jaya, saat dihubungi wartawan mengatakan, rapat koordinasi pengawas bertujuan penyamaan persepsi terkait rencana pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka.
Instrumen pendampingan pengawas disekolah binaan masing masing sudah ditampilkan oleh teman pengawas yang sudah mengikuti pelatihan di Balai Besar Guru Penggerak.
Instrumen ini nantinya akan digunakan untuk melakukan pendampingan di sekolah binaan masing masing. Hanya saja, untuk saat ini kami para pengawas belum melakukan pendampingan karena surat keputusan dari kantor Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) belum sampai di Maros.
”Kami pengawas di Maros sisa menunggu surat resmi terkait pendampingan IKM di sekolah binaan masing-masing,” ujar Indra Jaya. (ari/c)