MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD akan melakukan pembahasan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Seluruh OPD lingkup Pemkot Makassar sudah menyusun draft usulan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.
Usulan tersebut selanjutnya dibahas di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjadi Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). KUA PPAS kemudian diajukan ke DPRD untuk dibahas menjadi draft APBD Pokok 2024.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman berharap selama pembahasan APBD di DPRD, seluruh kepala OPD tetap berada di Makassar agar bisa mengawal pembahasan secara langsung.
Sesuai hasil koordinasi dengan DPRD Kota Makassar, kata Helmy, kemungkinan besar pembahasan APBD Pokok 2024 mengikuti ritme pembahasan yang dilakukan tahun 2022 lalu, yakni dimulai pada minggu kedua hingga akhir November 2023. Kepada seluruh OPD dia meminta, sebelum draft anggaran masuk ke DPRD, TAPD akan melakukan asistensi terhadap seluruh usulan yang dimasukkan.
“Kami berharap sewaktu dilakukan pembahasan, kepala SKPD berada di Makassar untuk tidak melakukan perjalanan dinas dulu kecuali sifatnya penting dan mendesak,” ungkap Helmy usai mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi APBD 2023, Rabu (18/10) di Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani.
Kepada wartawan, Helmy memberi bocoran akan banyak usulan program dari OPD yang akan dipangkas. Hal itu dilakukan setelah berdiskusi bersama Wali Kota Makassar dengan melihat komposisi belanja yang telah diinput masing-masing OPD.
Pos anggaran yang akan dipangkas yakni pengadaan alat tulis kantor (ATK), percetakan, dan pengadaan. Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan juga dilakukan terhadap belanja kursus singkat maupun pelatihan yang nilainya mencapai Rp23 miliar. “Akan kami pangkas nanti. Ini akan dirasionalisasi kembali di seluruh OPD,” jelas Helmy.
Selain itu, belanja makan minum, baik aktivitas lapangan maupun untuk jamuan tamu dan rapat akan dirasionalisasi. “Tahun depan, sesuai kebijakan TAPD, tiap rapat hanya akan disajikan snack. Makan siang akan kita hilangkan. Karena jumlahnya cukup signifikan,” ungkapnya.
Untuk bekal makan minum aktivitas lapangan saja, Helmy mencatat angka Rp18,57 miliar. Untuk jamuan tamu Rp29,1 miliar, dan untuk makan minum rapat di angka Rp43,74 miliar.
Efisiensi juga akan dilakukan pada belanja natura. Natura seperti pembelian air minum, biskuit, kopi, mi instan dan lainnya. “Itu akan kita hilangkan di tahun 2024 mendatang. Termasuk juga pengadaan pakaian, seperti pakaian dinas harian (PDH) dan berbagai macam lainnya itu kita koreksi dan juga akan kita hilangkan,” tambah Helmy.
Termasuk alokasi anggaran untuk honorarium narasumber, moderator, dan panitia pada suatu kegiatan. “Dari angka Rp51 miliar, kita pangkas di angka Rp20 miliar,” lanjutnya.
Yang paling signifikan, kata mantan Penjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar itu, adalah rasionalisasi terhadap belanja perjalanan dinas. Menurut Helmy, dari rasionalisasi dan pemangkasan yang dilakukan, saat melakukan asistensi ke Wali Kota Makassar, anggaran yang berhasil diefisienkan sebesar Rp274 miliar.
Helmy beralasan pemotongan anggaran yang cukup besar harus dilakukan karena tahun 2024 mendatang, ada agenda politik besar yang dilaksanakan yakni Pileg, Pilpres, dan Pilkada. “Kenapa kami potong anggaran yang cukup besar? Karena tahun depan kita akan fokus dalam beberapa agenda besar yakni Pilkada, Pilpres, dan Pileg. Butuh anggaran besar baik KPU dan Bawaslu, serta instansi lainnya,” ungkap Helmy.
Selain itu, anggaran juga akan lebih difokuskan pada belanja bangunan gedung, kantor, penanggulangan bencana, jaringan listrik, belanja modal pengadaan komputer, dan sejumlah item penting lainnya.
Helmy menambahkan, APBD 2024 juga akan lebih banyak dialokasikan untuk percepatan pencapaian visi misi Pemkot Makassar. “Akan banyak proyek fisik yang diupayakan selesai 2024. Seperti MGC (Makassar Government Centre), gedung Balai Kota, dan beberapa lainnya,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi di tempat yang sama meminta kerja sama seluruh OPD untuk lebih meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang. Walaupun banyak pos anggaran yang harus dirasionalisasi, dia berharap semoga kinerja ASN lingkup Pemkot Makassar tidak terpengaruh.
“Tapi kok loyo. Kenapa dodong saya lihat setelah Pak Kaban (Bappeda) menjelaskan. Saya berharap kita semua harus tetap semangat,” imbuhnya.
Dia pun kembali mengingatkan kepada seluruh OPD untuk tidak meninggalkan Makassar selama pembahasan APBD Pokok 2024 berlangsung. “Jangan cuma kasubag (Kepala Sub Bagian) perencanaan dikirim saat pembahasan. Dipastikan kalau tidak ada (kepala OPD), langsung saja dipangkas,” tandas Fatmawati. (rhm)