MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk secepatnya mengevaluasi kinerja penjabat ketua rukun tetangga dan rukun warga (RT RW). Apalagi ada rencana wali kota akan menaikkan insentif mereka.
Desakan anggota dewan tersebut berdasar karena banyaknya aduan masyarakat perihal kinerja pj ketua RT RW yang tidak maksimal. Bahkan ada pj ketua RT RW sangat sulit ditemui karena ikut sebagai calon anggota legislatif (caleg).
Seperti aduan yang diterima, anggota DPRD Makassar, HM Yunus. Ia mengatakan warga kecamatan Wajo dan Tallo beberapa kali memasukkan aspirasi perihal kinerja Pj RT RW yang tidak maksimal di lapangan. Bahkan terkadang warga kesulitan mengurus dokumen pengantar karena RT RW yang sulit ditemui.
“Bahkan kemarin ada laporan RT RW nya katanya masuk mencaleg ada juga yang rumahnya jauh tidak ada disekitar warganya. Nah ini mungkin bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal ini pak wali untuk mengevaluasi RT RW,” ungkapnya, Kamis (19/10).
Lanjut legislator Fraksi Hanura Makassar ini bahwa penjabat ketua RT RW harus selalu selalu mendukung program Pemkot Makassar. Sebab menurut dia, jangan sampai program ini menjadi tolak ukur pemerintah dalam melakukan evaluasi.
“Kita bisa menilai sendiri bagaimana kinerja mereka. Di tahun 2024 sudah kita dengar ada kenaikan intensif, tapi kalau tidak dibarengi dengan kerja dan program pemerintah, harus dipikir lagi,” katanya.
“Jadi kita minta ketua RT RW ini harus sama-sama dukung program pemerintah kota. Jangan sampai mereka dianggap tidak mendukung perintah sehingga dilakukan evaluasi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo juga sudah mendengar rencana pemerintah kota akan mengevaluasi kinerja ketua RT dan RW se Kota Makassar. Sebab ada beberapa masukan terkait kerja-kerja ketua RT dan RW selama ini.
“Jadi menyambung pernyataan bapak Wali Kota Makassar terkait evaluasi kerja-kerja RT, RW saya sependapat dan sangat setuju atas pernyataan bapak Wali Kota, memang dipandang perlu mengevaluasi kerja-kerja RT dan RW di lapangan. Apa lagi ada keinginan untuk menaikkan insentifnya,” bebernya.
Apalagi, kata legislator Fraksi Nasdem Makassar ini bahwa, di momentum politik ini ketua RT dan RW harus memiliki kapasitas dan kapabilitas tokoh di wilayahnya.
“Kita berharap mendorong seperti itu jadi setuju sekali. Kita dukung pak Wali mengevaluasi pejabat RT dan RW, apalagi namanya pejabat jadi kita kembalikan ke pak Wali,” ucapnya.(ita)