MAKASSAR, BKM — Dinas Pendidikan Sulsel mengungkap fakta terbaru. Praktik pungutan liar (pungli) hingga saat ini kian menjamur di sekolah tingkat SMA/SMK. Komite Sekolah disebut menjadi wadahnya.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Iqbal Andi Nadjamuddin, mengaku pihaknya telah mendapatkan laporan terkait praktik ilegal itu. Alasan pihak sekolah melakukannya karena kekurangan anggaran.
”Sebenarnya kita sudah menghentikan yang namanya pungutan, terutama komite (sekolah). Tapi kan selama ini banyak terjadi pungutan-pungutan karena sekolah mengaku kekurangan anggaran. Kemarin ada beberapa yang melapor sekolah itu, sekarang tidak berani lagi menjalankan uang komite,” ujar Iqbal, Senin (23/10).
Ia menjelaskan, pihak sekolah menggunakan modus pungutan ini untuk membiayai sejumlah programnya. Padahal, cara tersebut dilarang dalam aturan, karena terkesan diwajibkan dengan nilai yang ditentukan.
“Kita mau benahi ini dengan penguatan. Mungkin modusnya apa, ini yang kita mau luruskan,” terangnya.
Menurut Iqbal, orang tua siswa boleh saja membantu dana untuk program di sekolah, tapi sifatnya tidak boleh dalam bentuk pungutan, melainkan sumbangan. Jadi tidak ditentukan nilainya.
“Pengumpulan dana sesuai peruntukannya hanya sumbangan. Misalnya saya siswa, saya diminta sumbang biar 10 kali saya sumbang tidak ada masalah. Tapi kalau pungutan pakai nilai itu yang sekarang kita minta berhenti,” jelasnya.
Salah satu contoh kegiatan yang sebelumnya sempat viral, kata dia, terkait wisuda di sekolah yang dilakukan dengan mewah, seperti di hotel. Hal ini tidak ada nilainya dan justru membebani orang tua siswa.
“Kalau wisuda seperti itu kan memberatkan orang tua siswa karena biasa dilaksanakan di hotel. Ini yang mau kita berikan pemahaman agar melakukan kegiatan seperti ini sederhana saja. Jangan membebani orang tua,” terang Iqbal.
Untuk itu, lanjutnya, ia akan melarang kegiatan wisuda di sekolah dengan mengeluarkan kebijakan ke sekolah-sekolah dan mempertegas untuk melarang adanya pungutan.
“Ini Sementara kita mau lakukan. Sekarang sudah lewat masa wisuda. Nanti persiapan menjelang ajaran tahun baru. Kita coba surati masing-masing sekolah supaya dilakukan sederhana saja. Kalau perlu tidak usah supaya uang tidak keluar dan orang tua siswa tidak merasa terbebani,” tandas Iqbal.
Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Dr Adi Suryadi Culla, menegaskan bahwa acara wisuda yang dilakukan untuk tingkat TK hingga SMA terlalu berlebihan dan menjadi beban kepada orang tua. Untuk itu pihaknya meminta pemerintah agar hal tersebut segera dilarang.
“Itu kelihatannya nyaris jadi glamor dan kalau memberatkan orang tua siswa. Saya setuju itu dievaluasi kembali dan sebaiknya ada imbauan agar melarang,” ujar Adi.
Bagi Adi, kelulusan siswa tidak perlu dilakukan dalam bentuk acara wisuda. Apalagi sampai mewah. Yang penting pengumuman kelulusan tersampaikan.
“Wisuda itu sebenarnya acara seremonial. Tujuannya terutama untuk menunjukkan ke masyarakat terkait keberadaan lulusan yang selesai dari bangku pendidikan,” jelasnya.
Ia melanjutkan, bahwa perayaan kelulusan sebenarnya tidak dilarang. Tapi jangan dilakukan dalam bentuk wisuda karena akan memberatkan orang tua dari segi biaya.
“Harus ada aturannya yang jelas. Mungkin tidak dilakukan dalam bentuk wisuda seperti itu, melainkan simbolisasi saja. Apalagi yang menanggung biaya kan orang tua, dan itu semua memberatkan. Itu hanya menjadi ajang pamer, menunjukkan secara simbolis tentang penamatan yang cenderung menjadi kegiatan eksklusif. Kalau memang itu harus dilarang buat aturan yang jelas, atau membuat batasan,” tandasnya. (jun)