MAKASAAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar bersama Dewan Pengupahan segera membahas Upah Minimum Kota (UMK) untuk tahun 2024 mendatang.Dewan pengupahan itu sendiri terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pakar dari perguruan tinggi (Tripartit).
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Nielma Palamba menerangkan, pihaknya segera memfasilitasi pembahasan UMK untuk tahun depan.
Mantan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar itu mengemukakan, pembahasan upah minimum di tingkat kota memang baru akan dilaksanakan setelah diumumkannya Upah Minimum Provinsi (UMP).
Sementara UMP untuk wilayah Sulsel sendiri seperti diketahui sudah diumumkan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Senin (20/11).
“Jadi kita baru akan bahas soal UMK. Itu baru akan dilakukan setelah provinsi mengumumkan UMP,” jelasnya.
Dia mengemukakan, untuk penentuan UMK, selain mengacu pada UMP, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 07 Tahun 2013.
Faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum adalah kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
“Secepatnya kita akan bahas supaya penetapan UMK segera dilakukan,” kata Nielma.
Ditemui terpisah, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menjelaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sudah melaporkan rencana pembahasan UMK tersebut.
“Kan pembahasan baru akan dilaksanakan setelah penetapan UMP. Kalau tadi (kemarin) sudah ditetapkan berarti Dewan Pengupahan Kota Makassar juga segera membahas. Mungkin Kamis dibahas,” jelas Danny kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Senin (20/11).
Diapun berharap hasil pembahasan yang akan dilakukan Tripartit bisa mengakomodir semua pihak, baik dari pengusaha maupun buruh.
Tapi Danny mengatakan kemungkinan UMK tahun depan bakal naik dengan mengacu pada sejumlah indikator.
“Bakal baik. Tapi naiknya berapa, belum tahu. Besar atau kecil naiknya itu saya belum tau,” tandas Danny. (rhm)