GOWA, BKM–Usai menuntaskan pembersihan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang masing-masing peserta Pemilu 2024 Senin (27/11) malam, kini badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa mulai fokus melakukan pengawasan pada tahapan masa kampanye yang dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gowa pada Selasa (28/11).
Kordiv Penindakan sekaligus Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Gowa Yusnaeni yang dikonfimasi terkait penertiban APK ini, mengatakan, sampai batas akhir penertiban APK milik Caleg dan Capres serta Cawapres pihaknya telah selesai melakukan pembersihan secara keseluruhan mulai di perkotaan hingga pelosok desa. Bukan hanya APK jenis kecil atau baliho besar tapi juga termasuk APK jenis billboard.
Penertiban ini dilakukan bersama petugas dari Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP serta Dinas PM-PTSP (Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
“Kami sudah selesai melakukan pembersihan APK, hingga jenis Billboard. Itu sudah diturunkan semua bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP serta Dinas PM-PTSP. Sekarang sudah memasuki tahapan masa kampanye, sehingga kami lebih fokus membidik indikasi-indikasi pelanggaran Pemilu seperti politik uang dan netralitas baik ASN, aparat desa, TNI dan Polri, ” katanya.
Disinggung soal pengadaan APK masing-masing peserta Pemilu yang diadakan KPU, menurut Yusnaeni, Bawaslu akan membahas kembali bersama dengan pemerintah kabupaten dan KPU.
Kordiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Gowa Suardi Mansing menambahkan bahwa dalam PKPU No 15 tahun 2023, tidak ada ketentuan terkait jumlah titik pemasangan APK. Dalam metode kampanye ini diatur cara-cara yang dilakukan peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye. Dan sesuai Pasal 26 PKPU No 15 tahun 2023 itu, menyebutkan metode kampanye terdiri dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media daring, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye, Pemilu pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Didalam PKPU itu, kami di KPU kabupaten kota diminta untuk menetapkan titik APK sebagai bentuk fasilitasi KPU kepada para peserta Pemilu untuk memasang APK-nya. Adapun jumlah titik dan titik koordinat pemasangan APK tersebut, tergantung hasil koordinasi dengan pemerintah setempat, yakni KPU dengan pemerintah daerah, PPK dengan pemerintah kecamatan, dan PPS dengan pemerintah desa kelurahan, sehingga di setiap wilayah akan berbeda jumlah titiknya karena bergantung hasil koordinasi, ” jelas Suardi.
Pada semua kecamatan, desa, kelurahan, ada titik koordinat pemasangan APK Tanpa kecuali.
“Tapi perlu diketahui untuk APK yang disiapkan oleh KPU tingkat kabupaten kota sesuai keputusan KPU Nomor 1621 tahun 2023, tidak ada untuk caleg. Yang ada hanya tiga buah APK dengan jenis baliho masing-masing satu buah yang memuat seluruh gambar pasangan capres-cawapres, satu buah yang memuat seluruh gambar peserta Pemilu (gambar Parpol) dan satu buah lagi yang memuat seluruh gambar calon anggota DPD. Jadi total ada tiga buah APK yang akan difasilitasi oleh KPU. Untuk titiknya sendiri, kami belum tentukan karena harus berkoordinasi dengan Pemda sambil menunggu desain baliho yang dimaksud, ” jelas Suardi yang tengah mengikuti Rakor pembentukan KPPS. (sar/rif)