MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Makassar, hari ini, Senin (4/12) akan melakukan lelang sebanyak 44 kendaraan dinas operasional milik Pemprov Sulsel.Alasan dilakukannya lelang salah satunya mempertimbangkan kelayakan kendaraan tersebut.
Kasubid Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Rusdy Sudin menjelaskan, kendaraan yang dilelang bagian dari penghapusan aset. Aset kendaraan itu dihapus karena kendaraannya sudah tidak layak untuk digunakan OPD.
“Lelang kendaraan yang kita lakukan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah khususnya Sulawesi Selatan terkait dengan penghapusan aset-aset kita. Termasuk kendaraan yang memang sudah masa kemanfaatannya sudah harus dilelang,” kata Rusdy, Sabtu (2/12).
Rusdy menambahkan, kendaraan yang dilelang sudah ditetapkan lewat surat keputusan gubernur. Mobil dinas operasional itu sudah ditetapkan nilainya sebelum dijual kepada umum.
“Jadi semua 44 kendaraan ini adalah kendaraan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan telah dinilai, dan ini telah dibuat SK penetapan untuk dilelang,” tuturnya.
Alasan kedua melakukan lelang, lanjut Rusdy, dalam rangka mendorong penggunaan mobil operasional dalam bentuk sewa. Dia menuturkan pengadaan mobil operasional baru kini dibatasi karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Mekanisme baru sekarang untuk kendaraan dinas itu dalam bentuk sewa kendaraan. Jadi pejabat-pejabat itu kita bertahap melakukan penarikan untuk lelang,” ujar Rusdy.
Menurutnya kendaraan yang dilelang sudah dalam kondisi tua. Jika masih digunakan, akan berpotensi menguras keuangan daerah karena anggaran perawatannya lebih besar.
“Kita rata-rata punya kendaraan operasional dan non-operasional dinas itu sudah tua semua. Tentu ya operasionalnya dipertimbangkan,” tambah Rusdy.
Lebih jauh kata Rusdy, pengadaan kendaraan dinas dibatasi untuk mobil khusus pengawal. Namun untuk mobil operasional OPD, diarahkan untuk melakukan sewa di perusahaan atau pihak ketiga.
“Ada beberapa pengadaan. Pengadaan tapi itu kendaraan bermotor tertentu, kalau tidak salah mobil pengawal itukan mobil-mobil khusus itu. Tetapi kalau untuk operasional OPD itu sudah tidak ada, jadi nanti mereka fokus di sewa,” paparnya.
Alasan ketiga, lelang mobil dinas operasional OPD bisa menambah kas daerah. Hasil penjualannya diharapkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita berharap dari semua mobil-mobil bisa maksimal lakunya karena terkait dengan target PAD yang dimaksud,” harap Rusdy. Namun Rusdy enggan sesumbar nominal penerimaan yang bisa diraup dari hasil lelang itu. Pasalnya harga yang ditawarkan bervariasi berdasarkan kondisi dan spesifikasi kendaraan dinas yang dilelang.
“Sebenarnya kita tidak bisa pasang target (penerimaan dari hasil lelang), karena beda-beda setiap kendaraan. Apalagi kita punya kondisi kendaraan itu rata-rata artinya tetap ada minusnya karena ada yang kemarin misalnya dia lakukan pengecekan ternyata mesinnya sudah mati,” ujarnya.
Rusdy berharap pelaksanaan lelang bisa berjalan lancar. Dia menyebut lelang yang melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan dilaksanakan di kantor Gubernur Sulsel pada Senin (4/12) hari ini.
“Insyaallah tanggal 4 (Desember) ini pukul 10 pagi di Kantor Gubernur kita sama-sama lelang dengan KPKNL,” sebut Rusdy.
Dia menambahkan penawaran harga untuk kendaraan yang dilelang berakhir, Minggu (3/12). Pasalnya calon pembeli atau peserta lelang sudah melakukan proses penawaran harga terhadap barang yang dilelang sejak 29 November lalu.
“Jadi tanggal 29 (November) kemarin sampai tanggal 3 (Desember) dia sudah bisa ikut lelang lewat online melalui aplikasi lelang.go.id,” imbuhnya.(jun)
