WAJO, BKM — Bupati Wajo, Amran Mahmud menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Wajo atas kontribusinya selama ini. Menurut Amran beberapa bulan setelah pelantikannya sebagai Bupati Wajo 2019 lalu, Ketua Pusat Lazismu Prof Hilman hadir di Wajo sekaligus MoU dengan Pemkab untuk melakukan berbagai gerakan gerakan sosial.
“Karena kami merasakan di daerah, kadangkala mau membantu masyarakat tetapi dibatasi dengan aturan dan regulasi. Sehingga Pemkab Wajo dan lazismu lakukan MoU untuk melakukan berbagai gerakan gerakan sosial,” ujar Amran saat menghadiri Temu Nasional Lazismu 2023 dirangkai Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Lazismu tahun 2023 di Ruang Pola Kantor Bupati, Sabtu (2/12).
Dia memberi contoh, terkait dengan BPJS. Menurutnya, dulu ada Jamkesda APBD, kalau ada yang tidak tercoverdi BPJS, maka akan ditangani di Jamkesda atau dana talangan. Karena regulasi, sekarang sudah tidak ada.
Bahkan kata dia, sekarang ini banyak masyarakat yang tidak memiliki BPJS padahal mereka memang tidak mampu, bahkan juga tidak menerima berbagai jamina sosial, sehingga Pemkab melajukan MoU dengan Lazismu.
“Alhamdulillah dengan kerjasama tersebut banyak persoalan-persoalan sosial yang bisa di selesaikan melalui dukungan dan suport dari Lazismu dan beberapa pihak lainnya,” ungkap Amran Mahmud.
Apalagi, lanjut Amran waktu pandemi covid-19, Pemkab bersama Lazismu turun mengedukasi masyarakat terkait dengan protokol kesehatan dan memberikan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat terdampak covid-19. Pemkab juga dibatasi regulasi terkait bantuan ke Sekolah-sekolah Muhammadiyah. Padahal banyak kontribusi Muhammdiyah ke negara.
Tentu ini menjadi catatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan LAZISMU untuk melakukan pendekatan agar tidak ada batasan regulasi untuk membantu Muhammadiyah dan Lazismu. “Banyak tantangan dihadapi dilapangan sehingga masih butuh kolaboratif,” ucapnya.
Sementara, Ketua Badan Pengurus Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Imam Mujaddid Rais mengungkapkan, kalau Lazismu ini berdiri didua kaki. Secara regulasi izin ke Kemenag (aturan negara) dan kedua izin perserikatan.
“Walaupun ketika wilayah sudah mengeluarkan SK dari wilayah Muhammadiyah masing-masing, mereka harus mengajukan surat ke Lazismu pusat karena ada regulasi dari Kemenag,” ujarnya.
Di Rakernas disampaikan berapa hal terkait dengan tema “penguatan inovasi sosial untuk pencapaian SDGs” bahwa dalam penyusunan program itu, jangan banyak ceramah, bahas program langsung.
“Alhamdulillah kemarin kami memutuskan beberapa hal, yakni menetapkan ntarget jumlah penghimpunan nasional sebesar hampir Rp500 milyar, menetapkan database jumlah Musakki atau Mustahid, terget pencapaian SDGs pengetahuan sebagai Amil dan target plating kawasan.
“Diharapkan Lazismu disetiap provinsi paling tidak memiliki kawasan yang menjadi kampung berkemajuan atau kawasan menjadi pilot projet untuk menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi serta berjalan secara organik.
Panitia Penyelenggara yang juga Ketua Badan Pengurus Lazismu Wilayah Sulsel, Mahmuddin menyebut Temu nasional Lazismu dan Rakerwil Lazismu Sulsel ini yang digelar di sengkang ini atas bantuan Bupati Wajo. Kegiatan ini dilaksanakan atas inisiatif Lazismu Sengkang Wajo yang dimotori oleh Bupati Wajo. (ono/C)