MALILI, BKM — Bupati Luwu Timur, H Budiman mengungkapkan bahwa Aparatur Sipil Negara ( ASN ) adalah ujung tombak pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan bersih, efisien dan melayani.
“ASN adalah ujung tombak pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan bersih, efisien dan melayani,”ujar Budiman usai membuka Rapat Koordinasi Kepegawaian dan Focus Group Discussion (FGD) Regulasi Kepegawaian yang dilaksanakan BKPSDM Lutim sekaligus penyerahan penghargaan SIMPEG Lingkup Pemkab Lutim di Aula Dinas Pendidikan, Senin (4/12).
Hadir Wabup Mochammad Akbar A Leluasa, Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli dan Kepala BKPSDM Lutim, Rosmiati Alwy serta Narasumber dari BKN Kantor Regional IV Makassar, Andi Anto, S. Sos., MH., M.AP.
”Tujuan Rakor dan FGD ini digelar bukan hanya sebagai formalitas sosialisasi saja, melainkan sebuah langkah awal para ASN Lingkup Pemkab Lutim dapat memahami isi dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 yang merupakan landasan hukum yang akan panduan bagi kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ASN lingkup Pemkab Lutim,” jelasnya.
H. Budiman mengingatkan bahwa dalam undang-undang ini juga diatur mengenai etika ASN dan mengajak para peserta yang hadir dalam kegiatan ini untuk terus mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
“Salah satu isi dari undang-undang ini membahas tentang etika ASN yang merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Oleh karena itu saya mengajak para hadirin untuk terus mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan sesuai jabatan fungsional masing-masing,” Imbuh H. Budiman.
Dia berharap dengan sejalannya isi dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang etika ASN diingatkan dalam menghadapi pemilu 2024 untuk memegang teguh netralitas dan profesionalitas yang merupakan kunci utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga pemerintahan tanpa memihak pada kepentingan politik manapun. (rls)