MAKASSAR, BKM — Ombsudman Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan pada 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel. Langkah tersebut merupakan buntut dari dinonjobkannya ratusan pejabat di era kepemimpinan sebelum Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.
Salah satu ASN yang dinonjobkan, Aruddini mengungkapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap pimpinan OPD ini atas perintah Ombudsman Pusat ke Ombudsman Perwakilan Sulsel.
“Lembaga Ombudsman di Jakarta sudah seminggu ini bergulir dan mendelegasikan kewenangan itu ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang dan konfirmasi ke semua OPD. Yang kami laporkan ada 26 OPD berkasus,” jelas Aruddini, Kamis (7/12).
Aruddini mengungkapkan, OPD yang paling bertanggung jawab atas ratusan pejabat yang dinonjobkan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Mereka dipanggil untuk memberikan keterangan.
“Sehingga diminta untuk diundang ke Ombudsman kepala OPD dan kepegawaian guna klarifikasi,” terangnya.
Dia menyebut, sudah ada beberapa pimpinan OPD diperiksa. Terbaru adalah giliran Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperidag) Sulsel.
“Mungkin sudah gilirannya Kepala Dinas Perdagangan. Suratnya pun itu mulai dari dia terima kami punya. Laporan itu juga disampaikan kepada kami selaku pelapor secara tertulis, baik proses pemeriksaannya semuanya terlapor kepada kami,” ungkapnya.
Menurut Aruddini, persoalan yang mereka adukan ke Ombudsman ini telah mendapat respons positif. Ia berharap ini bisa berjalan secara transparan, serta sesuai aturan perundang-undangan.
“Saya kira apa yang dilakukan Ombudsman ini sangat profesional. Sangat menghargai kami. Karena itu kami ucapkan terima kasih ke Ombudsman Jakarta dan Ombudsman Sulsel,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel Ismu Iskandar membenarkan pemeriksaan terhadap puluhan OPD Pemprov Sulsel terkait kasus pejabat dinonjobkan sementara berjalan.
“Dari berbagai OPD sementara diproses, tidak dirinci (jumlah OPD) tapi sudah dilakukan pemeriksaan,” jelasnya.
Pemeriksaan sejumlah OPD ini kata dia, termasuk Kepala BKD Sulsel. Hanya saja belum dapat disampaikan hasil pemeriksaannya karena prosesnya masih berlangsung.
“Iye (pemeriksaan pimpinan OPD). BKD termasuk, karena semua yang terkait. Tapi untuk detailnya belum bisa kami sampaikan, karena kita masih proses pemeriksaan,” tandasnya. (jun)