MAKASSAR, BKM–Bakal calon Gubernur selaku Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Sulsel, lham Arief Sirajuddin (IAS) miris melihat adanya perusahaan media yang memfasilitasi sejumlah politikus di Sulawesi Selatan yang dianggap bisa menuai masalah.
“Ada beberapa media yang memang berafiliasi sebagai tokoh politisi. Ini problem,”ujar IAS saat menjadi narasumber pada bimbingan teknis (Bimtek) Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 di Hotel Melia, Makassar, Jumat (8/12) malam.
Menurutnya, media yang berafiliasi dari tokoh politisi, akan menjadi ancaman dalam tahapan Pemilu 2024.
“Pemilu 2019 yang lalu ketika masih tahapan sosialisasi elektoralnya Perindo itu berada di posisi atas. Tiba-tiba PKPU mengeluarkan membatasi iklan akhirnya turun langsung,”ungkapnya
Ditempat yang sama, politisi Partai Demokrat selaku Anggota DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengatakan, wakil rakyat di Komisi IX tidak hanya mengurus kesehatan tetapi juga kesehatan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi. Terlebih, situasi saat ini menjelang Pileg dan Pilpres 2024.
“Ini pas tahun politik, makanya kita sama-sama pingin sehat. Saya berharap bimtek ini bisa membuka pandangan kita terkait penyiaran dan pengawasan di momen Pemilu 2024,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) RI menggelar Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 menggandeng RAPI Sulsel dan DPR RI.
Selain IAS dan Aliyah Mustika, Bimtek ini juga dihadiri, Ketua KPI RI Ubaidillah, para Komisioner KPI RI, Komisioner KPID Sulsel dan akademisi.
Ketua KPI RI Ubaidillah mengatakan, kerja sama iklan mengenai Pemilu 2024 telah masuk ke perusahaan media, utamanya mereka bergerak di penyiaran. Sehingga, KPI berkewajihan turun untuk mengawasi. “Jadi regulasi yang kita gunakan itu Undang-Undang (UU) Penyiaran, lalu turunnya ada P3SPS yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standat Program Siaran,” ungkap Ubaidillah. “Kita juga mengundangkan PKPI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan Penyiaran dan Kampanye Lembaga Penyiaran bahkan ada Gugus tugas pengawasan Pemilu,”tambahnya.
Terkait Pemilu, kata Ubaidillah, menjelaskan, pihaknya tak sendirian dalam melakukan pengawasan. KPI bekerja sama dengan KPU, Bawaslu dan Dewan Pers. Begitupun dengan KPI yang ada di Provinsi. “Karena kami tak ada di tingkat kota dan kabupaten, kerja-kerja KPID Provinsi akan berat utamanya menjelang Pemilu ini,” ucapnya. (jun/rif)
