MAKASSAR, BKM — Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mendatangi kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Kota Makassar, Senin (18/12). Di tempat ini Bahtiar menggelar pertemuan tertutup dengan manajemen Pertamina. Yang dibahas terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Rapat yang berlangsung selama beberapa jam ini dihadiri pula oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari. Hanya saja, Bahtiar tak memberikan penjelasan apapun usai pertemuan. Ia langsung bergegas meninggalkan kantor Pertamina.
Keterangan diperoleh dari
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Erwin Dwiyanto. Menurutnya, kelangkaan BBM jenis solar di Sulsel diakibatkan oleh beberapa kendala.
Seperti pembatasan distribusi karena adanya peningkatan konsumsi sehingga stok perlu dijaga.
“Kendalanya di distribusi, karena peningkatan konsumsi dan disparitas harga antara solar subsidi dan non subsidi. Banyak sekali pengguna yang beralih ke subsidi. Untuk itu kami berulang kali melakukan pengaturan penjadwalan penyaluran untuk menjaga stok,” kata Erwin.
Diakui pula bahwa pihaknya sudah menambah kuota subsidi solar untuk Sulsel sebesar 4 persen lebih. Penambahan itu sudah disetujui oleh Presiden RI dan BPH Migas.
“Kuota pada dasarnya untuk solar sudah over. Kita tidak mengurangi sama sekali stoknya,” jelas Erwin.
Lebih jauh diterangkan, secara kuota kuota pada dasarnya untuk solar memang sudah over dari kuota yang diberikan. Namun pihaknya tetap menyalurkan. Karena ada namanya sistem relaksasi. Hal itu juga sudah disetujui oleh presiden tambahan kuota untuk tahun ini.
”Kalau untuk yang Pertalite, itu kuotanya memang masih cukup. Artinya, pengajuan penambahan kuota oleh Pemprov sudah disetujui oleh BPH. Pada dasarnya, secara itu sudah disetujui oleh BPH Migas. Langsung disetujui oleh Pak Presiden sendiri. Kita sama sekali tidak mengurangi. Ketika kami melihat bahwasanya ada lembaga penyalur yang sudah habis kuotanya. Itu tetap kami salurkan. Artinya tidak kami hentikan penyalurannya. Jadi by proses, sambil jalan itu, kita minta tambahan kuota,” ungkap Erwin.
Sehingga, lanjutnya, nanti di akhir tahun kelebihan kuotanya sudah bisa diakui. ”Jadi kendalanya di distribusi. Karena terjadi kenaikan konsumsi masyarakat yang luas. Kemudian ada juga disparitas harga antara solar yang subsidi dan non subsidi. Sehingga banyak sekali pengguna yang beralih ke subsidi. Jadi memang itu memperbesar konsumsi. Untuk itu kami juga perlu beberapa kali melakukan pengaturan penjadwalan ke SPBU,” terang Erwin.
Ia menambahkan, untuk Sulsel sebenarnya ada kenaikan 4,7 persen dari kuota. Angka itu yang paling tinggi di Sulawesi. Karena rerata penambahan kuota di Sulawesi hanya 2 persen.
”Di sini kita lihat pertumbuhan ekonomi di Sulsel sangat pesat.
Prognosal sampai akhir tahun itu 677.000 KL. Dan itu tertinggi growthnya 4,7% dari rata-rata Sulawesi. Kami melakukan penyaluran itu kan secara seasonality. Artinya, tidak tiap sepanjang hari, bulan kan sama konsumsinya. Nah itu yang perlu kami atur. Sehingga evaluasinya pada saat menjelang akhir tahun. Apakah kurang atau tidak. Tetapi insyaallah kuota tahun depan, Solarnya lebih tinggi lagi,” jelasnya.
Region Manager Retail Sales PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, I Gusti Bagus Suteja menambahkan Sulsel mendapat tambahan kuota solar subsidi tahun ini sebesar 4,16 persen dari kebutuhan sebesar 677.000 KL. Namun tingginya kebutuhan membuat solar menjadi langka di beberapa SPBU.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, mengatakan hasil dari pertemuan dengan pihak Pertamina menjelaskan sudah membuat satgas guna memantau ketersediaan BBM dan gas elpiji.
“Tentunya kita berharap, karena langsung Pak Gubernur yang memimpin, apa yang tadi komunikasikan dengan Pertamina. Insyaallah bisa berjalan dengan baik. Tentu apa yang terjadi kemarin, ke depan juga bisa diperbaiki. Jadi tidak ada lagi keresahan masyarakat kita dengan langkanya BBM jenis solar ini,” ujar Andi Ina. (jun)