BULUKUMBA, BKM — Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal bersama anggota DPRD Zulkifli Saiye menerima perwakilan dari Lembaga Panrita Bhineka Bersatu di Ruang Aspirasi DPRD Bulukumba, Senin (8/1). Aspirasi yang disampaikan terkait adanya dugaan kesalahan administrasi yang dilakukan oknum karyawan Adira Bulukumba beserta pihak debt colector (eksternal) kepada konsumennya.
Ketua Lembaga Panrita Bhineka Bersatu Harianto Syam memaparkan kronologi permasalahan ini bahwa konsumen PT Adira Bulukumba atas nama Rosmiati mengalami perampasan unit kendaraan yang telah diangsur selama dua tahun lamanya dengan alasan ibu Rosmiati telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran selama dua bulan.
Pada Rabu (13/12/23) lalu mobil milik Rosmiati ditarik pihak eksternal PT Adira Bulukumba. Setelah kejadian tersebut Rosmiati melakukan konfirmasi kepada pihak Adira dan benar telah dilakukan penarikan dengan alasan keterlambatan pembayaran selama dua bulan. Setelah melakukan konfirmasi kepada salah satu karyawan Adira Bulukumba untuk melakukan pelunasan tunggakan selama dua bulan tapi ditolak pihak Adira. Pihak Adira beralasan Rosmiati harus untuk menyiapkan sejumlah uang terkait penarikan mobil tersebut. Tapi setelah menyiapkan uang yang diminta beserta pelunasan pembayaran tunggakan selama dua bulan pihak Adira kembali menolak.
”Setelah mendatangi gudang PT Adira, Rosmiati terkejut melihat mobil miliknya telah dipreteli oleh oknum eksternal dan mengganti beberapa bagian dari mobil tersebut,” ujar Harianto.
Harianto menambahkan setelah dilakukan kajian terdapat beberapa hal yang dianggap tidak sesuai sehingga menyebabkan Rosmiati merasa terintimidasi. “Apa yang menimpa Rosmiati telah menyalahi aturan dan kami datang ke Gedung DPRD untuk meminta Anggota DPRD Bulukumba agar mengawal kasus ini hingga tuntas dan sesegera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini,” jelas Harianto.
Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal siap mengawal kasus ini dan berharap kepada korban untuk menyiapkan berbagai bukti yang dapat mendukung dalam RDP.
”Terkait aspirasi yang sudah masuk akan dikawal DPRD Bulumba menindaklanjuti aspirasi ini dan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk RDP segera dilaksanakan dan kepada korban untuk menyiapkan bukti-bukti pada saat RDP nanti,” tandas H Rijal saat menerima aspirasi korban, Rabu (8/1).
Politisi Partai PPP itu juga menyayangkan hal tersebut karena permasalahan yang dialami Rosmiati bukan merupakan kasus pertama yang terjadi di Kabupaten Bulukumba.
”Persoalan ini bukan yang pertama kali terjadi, sudah beberapa kali kasus seperti ini. Laporan terkait kesewenang-wenangan oknum eksternal kepada pihak konsumen, bahkan sampai pada ancaman yang diterima oleh konsumen. Kareena itu, kasus seperti ini tentu harus kita kawal sampai tuntas,” tegas H Rijal. (rls)
