MAKASSAR, BKM – Revitalisasi Tower Balai Kota Makassar akan dilanjutkan tahun ini. Pemkot melalui Dinas Pekerjaan Umum kembali mengalokasikan anggaran revitalisasi tahap kedua sebesar Rp23 Miliar.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bangunan Pemerintah Hajar Aswad menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa pekerjaan. Salah satu yang cukup urgen dilakukan adalah pembenahan Mechanical Electrical Plumbing (MEP).
Saat ini, MEP yang terpasang di Balai Kota sudah dalam kondisi yang tidak layak. Banyak kebocoran saluran air yang terjadi. Baik saluran air bersih, air kotor dan pembuangan. Instalasi pipa saluran air tersebut berdekatan dengan instalasi listrik. Jika terjadi kebocoran, dikhawatirkan bisa memicu korsleting listrik.
Selain itu, direncanakan juga pembenahan terhadap Alumunium Composite Panel (ACP) Tower yang melapisi dinding luar yang sudah banyak terlepas.
Berdasarkan pantauan BKM, kerusakan ACP yang cukup parah terjadi di lantai empat dan lantai 11. Akibatnya, saat musim hujan air merembes masuk ke ruangan-ruangan yang ada di tower Balai Kota.
Karena ACP dan MEP sudah tidak maksimal, mengakibatkan plafon ruangan Wali Kota Makassar yang baru mengalami kerusakan belum lama ini. Air merembes dari lantai atas akibat ACP dan MEP tidak berfungsi dengan baik yang menyebabkan plafon jadi rusak.
Namun, pihak Dinas PU bergerak dengan cepat untuk memperbaikinya. Hanya berselang beberapa menit pascakerusakan, plafon langsung diperbaiki. “Itulah kenapa kita harus prioritaskan pembenahan ACP dan MEP tahun ini,” ungkap Hajar, Senin (22/1).
Pengerjaan Balai Kota tahun ini juga akan fokus pada saluran hydrant untuk pemadam kebakaran.
Untuk pembenahan itu, Dinas PU sudah mempersiapkan dokumen lelang melalui Layanan Pengadaan Segera Elektronik (LPSE) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Namun, pihaknya masih menunggu pengesahan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) terlebih dahulu. “Kita sisa tunggu DPA disahkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita mulai tahapan lelang,” jelasnya.
Selain MEP dan ACP, Dinas PU juga akan membenahi kamar mandi dan toilet di kantor Wali Kota Makassar yang pada revitalisasi tahap pertama belum dilakukan.
Untuk tahap pertama, semua pekerjaan sudah rampung. Wali Kota Makassar sudah menempati ruangan kerja barunya yang ada di lantai dua Tower Balai Kota. Sementara ruang kerja yang lama saat ini menjadi ruang kerja Sekkot Makassar.
Dikonfirmasi terkait penggunaan Balai Kota pascarevitalisasi tahap pertama, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, pihaknya masih menyusun daftar OPD yang akan berkantor di tempat ini.
Yang jelas, kata orang nomor satu Makassar itu, semua yang berhubungan dengan OPD strategis yang selalu bersentuhan langsung dengan dirinya akan diprioritaskan untuk berkantor di sana. Seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), ruangan asisten, dan bagian-bagian lingkup sekretariat Daerah (Setda).
Sementara yang berhubungan dengan layanan umum seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kesbangpol, dan sejumlah OPD lainnya, akan berkantor di Makassar Goverment Centre (MGC).
Saat ini, seluruh ruangan yang termasuk bangunan herritage, selain eks ruang wali kota yang difungsikan menjadi jadi ruang kerja sekkot, belum difungsikan. “Saya masih susun dulu, OPD mana saja yang akan berkantor nantinya di sini (Balai Kota),” kata Danny.
Tahun ini, Pemkot Makassar juga memperpanjang kontrak atau sewa gedung di mall GTC karena masih sejumlah OPD masih belum memiliki kantor tetap. “Kita aturkan dulu. Jadi sebelum diaturkan kantor masing-masing, mereka masih di Mal GTC,” tandas Danny. (rhm)