MAKASSAR, BKM –Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan telah melantik .26.357 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
Mereka yang dilantik juga ditekankan untuk selalu menjaga integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan di TPS masing-masing saat pencoblosan Pemilu serentak 14 Februari 2024.
“Kepada pengawas TPS agar bekerja sebaik-baiknya, jaga integritas dan profesionalitas. Bagi pengawas TPS harus segera memahami aturan-aturan teknis sebagai pedoman kelancaran pelaksanaan tugas nanti di TPS,”ujar Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, melalui keterangannya, Selasa, (23/1).
Dengan dilantiknya 26.357 orang pengawas sesuai dengan jumlah TPS tersebar di 24 kabupaten dan kota se-Sulsel, Ana Rusli sapaan akrab Ketua Bawaslu Sulsel ini meminta agar pengawas TPS dapat menjaga nama baik Bawaslu dengan tanggung jawab dan kewenangan di wilayah masing-masing serta menjalankan tugas sesuai regulasi untuk menunjukkan kualitas demokrasi yang berintegritas dan profesional. “Kita punya tujuan dan komitmen yang sama demi membawa Bawaslu menjalankan mandatnya sebagai pengawas pemilu, termasuk menjaga integritas dan tetap profesional,” ujar Ana.
Dia juga berharap pengawas TPS dan seluruh jajaran Bawaslu di semua daerah itu agar menjalin komunikasi dengan baik dan berimbang dengan pihak-pihak terkait yang bertugas mensukseskan pemilu 2024 demi menunjang pelaksanaan tugasnya.
Selain itu, pengawas TPS yang nantinya bertugas di TPS masing-masing dapat memastikan pelaksanaan pemungutan suara di TPS berjalan sesuai dengan regulasi dan tidak terjadi pelanggaran.
“Mari kita mengawasi dan memastikan keterwakilan suara yang dikonversi menjadi kursi telah sesuai aturan dan bukan hanya meyakinkan publik, tapi tentunya dengan menjaga kemurnian suara rakyat demi meminimalisir terjadi manipulasi,” katanya.
Menurut dia, keberadaan pengawas TPS sangat penting karena akan menentukan kualitas proses pemungutan dan perhitungan suara, sehingga dia pun berharap tidak terjadi masalah dalam proses kerja mengawasi jalannya pemungutan suara di TPS.
Terpisah, Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad mengatakan jika pihaknya terus melakukan edukasi untuk tidak terbawa money politic atau politik uang.
Sebab kerawanan money politic ini dinilai memang masih masuk kerawanan pemilu yang harus diperangi bersama, karena di satu sisi ada calon yang merasa bahwa ia hanya bisa menang dengan cara itu.
Di sisi lain, sebagian masyarakat juga sudah mulai pragmatisme.
“Pernyataan ‘adakah’, misalnya, ini semua terlihat biasa dilihat di masyarakat,” ucap Saiful.
Meski demikian, tidak boleh patah semangat. Bawaslu harus selalu menyampaikan bahwa tindakan itu tidak baik.
“Kami pernah undang semua tokoh agama, budaya agar kemudian juga kita kembali ke komunitasnya untuk menyampaikan. Kita tantang buat khutbah-khutbah seragam dalam perspektif agama, bicara tentang budaya ketika bicara politik uang dalam perspektif budaya bahwa budaya kita tidak pernah membolehkan itu,” ungkapnya.
Bawaslu juga telah menyurati seluruh pengurus rumah ibadah, organisasi agama untuk bersama sama memerangi politik uang tersebut. Sebab semua agama tidak ada yang membenarkan. “Karena kalau bicara perangkat, bisa saja Bawaslu tidak tahu bahwa ada yang melakukan money politic. Sehingga yang perlu dibangun adalah kesadaran masyarakat agar menolak politik uang,” ujarnya.
Bawaslu juga selalu mengimbau seluruh parpol agar jangan memandang masyarakat sebagai objek. (jun/rif)