MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel terus berupaya meningkatkan cakupan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK), khususnya dalam perlindungan pekerja rentan.
Berdasarkan data tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang terkaver BPJSTK baru berkisar 1,3 juta pekerja.
“Kami sudah rapat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bagaimana meningkatkan cakupan dari BPJS Ketenagakerjaan ini, terutama para pekerja rentan, harus mendapatkan perlindungan,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, Minggu (28/1).
Arsjad mengungkapkan, untuk tahun ini Pemprov Sulsel menyiapkan pagu anggaran sekira Rp16 miliar untuk mem-back up BPJSTK.
Dia berharap, kedepan pemerintah kabupaten/kota juga terus didorong untuk lebih meningkatkan cakupan keikutsertaan BPJSTK.
“Keselamatan kerja ini suatu hal yang urgent untuk kita lebih perhatikan bersama,” ujar Arsjad.
Tahun ada ada penilaian penghargaan Paritrana Awards, kata Arsjad, merupakan salah satu upaya meningkatkan cakupan BPJSTK. Memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada kabupaten/kota serta perusahaan-perusahaan yang memang memberi perhatian terhadap keluarga maupun para tenaga kerja mereka.
“Semoga tahun ini jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi persiapan maupun pelaksanaannya,” harap Arsjad.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, beberapa waktu lalu melakukan kunjungan dikantor Gubernur Sulsel, terkait persiapan penilaian penghargaan Paritrana Awards di Sulsel.
Mintje Wattu, sangat berterima kasih kepada Pemerintah Propinsi Sulsel yang begitu responsif dan bergerak cepat memanggil perangkat daerah terkait agar penilaian ini bisa berjalan. Penilaian penghargaan sosial ketenagakerjaan yaitu Paritrana Awards, sesuai instruksi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).(jun)