MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar menyasar lima kawasan kumuh untuk diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bisa memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi tahun 2025.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyuddin menerangkan, lima kawasan yang menjadi skala prioritas tersebut adalah kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang, Bantaran Kanal Pannampu, kawasan Pelabuhan Baru, kawasan konservasi DAS Tallo, dan Kawasan Pulau Terpadu.
Mantan Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar itu mengatakan, saat ini pihaknya sementara menyusun proposal untuk diajukan ke Kementerian PUPR.
“Kami akan melakukan koordinasi dengan Bappeda dan PU dalam penyusunan proposalnya itu,” jelas Mahyuddin.
Sebenarnya, ada enam kawasan kumuh yang menjadi sasaran untuk penataan. Namun satu kawasan sudah masuk dalam program penataan yang dilaksanakan tahun 2023.
Kawasan yang dimaksud adalah Jalan Dahlia Lorong 312 Mattoanging, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso. Sebanyak 223 bangunan atau rumah di kawasan tersebut direhabilitasi.
“Kami akan mengajukan proposal untuk penataan kawasan kumuh di Makassa. Ada lima yang menjadi prioritas yakni kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang, Bantaran Kanal Pannampu, kawasan Pelabuhan Baru, kawasan konservasi DAS Tallo, dan Kawasan Pulau Terpadu,” kata Mahyuddin saat dihubungi Kamis (1/2).
Dia melanjutkan, untuk penataan kawasan kumuh di Bontomarannu, mendapat DAK Integrasi dari Kemen PUPR sebesar Rp15 miliar.
Rinciannya, untuk alokasi bangun baru dianggarkan Rp50 juta per rumah. Sementara yang masuk kategori rehab sebesar Rp20 juta.
Sementara untuk IPAL dialokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan/rehabilitasi rumah,
penataan saluran drainase, jalan lingkungan dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).
“Alhamdulillah, sudah rampung yang proyek 2023. Namun ada sedikit kendala karena ada satu rumah yang tidak jadi direnovasi karena tidak ada penyertaan dana swadaya masyarakat. Aturannya kan harus ada penyertaan,” ungkap
mantan Kadis Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar itu.
Saat ini, tim dari Kementerian PUPR melakukan monitoring terhadap proyek penataan kawasan kumuh yang dilaksanakan tahun 2023 di Kelurahan Bontorannu. (rhm)
