MAKASSAR, BKM — Sebanyak 13 rektor dari berbagai perguruan tinggi di tanah air yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia menandatangani Deklarasi Pemilu Damai yang dibacakan oleh Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Nurhasan, Sabtu (3/2) malam di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar.
Sejumlah rektor perguruan tinggi yang tercatat menyatakan deklarasi tersebut, Masing-masing Rektor Universitas Negeri Surabaya Prof Dr Nurhasan, Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Prof Dr Jamaluddin Jompa, Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof Dr Komarudin Sahid, Rektor Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Prof Dr H Mudzakir Ali.
Rektor Universitas Mataram Prof Bambang Hari Kusumo, Rektor Universitas Terbuka
Prof Ojat Darojat, Rektor Universitas Borneo Tarakan Prof Dr Adri Patton, Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Dr H M. Nasrullah Yusuf, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Prof Dr Ahmad Alim Bachri, Rektor Politeknik Negeri Media Kreatif Dr Tipri Rose Kartika.
Ada pula Rektor Universitas Padjadjaran Prof Dr Rina Indiastuti, Rektor Universitas Gadjah Mada Prof dr Ova Emilia, dan Rektor Institut Teknologi Bandung Prof Reini Wirahadikusumah.
Ketua Forum Rektor Indonesia Nurhasan menerangkan, dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Forum Rektor Indonesia menyerukan lima poin penting. Pertama, mengajak segenap komponen bangsa untuk menyukseskan pemilu 2024
yang aman dan damai.
Selanjutnya, menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang menciderai pesta demokrasi. Bersama-sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya pemilu 2024.
Warga negara yang mempunyai hak pilih, agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, dan tidak golput. Terakhir, kampus menjaga kondusivitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, aman dan tertib.
“Forum Rektor Indonesia atau FRI menyerukan pemilu damai. Seruan pemilu damai ini adalah bentuk dukungan perguruan tinggi dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Nurhasan.
”FRI juga menyatakan menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi,” tegas Nurhasan.
Pada kesempatan tersebut, dia juga angkat bicara terkait para guru besar dari berbagai kampus di Indonesia yang menyuarakan kondisi demokrasi saat ini. Nurhasan mengatakan, Forum Rektor Indonesia menghargai kebebasan berpendapat sebagai bagian dari otonomi kampus.
Hal itu dijamin oleh undang-undang selama semua dalam koridor kebebasan akademik, obyektif, didasari nilai-nilai etika dan untuk kebaikan bangsa Indonesia. “Yang tidak boleh jika kebebasan berpendapat sudah mengarah pada sikap tendensius, menghujat, memfitnah, menghasut, yang jauh dari nilai-nilai etika akademik. Apalagi sampai dengan anarkis itu tidak boleh,” ungkapnya.
Dia berharap pemilu 2024 berjalan aman damai jujur adil sesuai dengan harapan kita semua.
Selain Forum Rektor Indonesia, yang melakukan deklarasi jelang pesta demokrasi yang akan digelar 14 Februari 2024 mendatang, guru besar di beberapa kampus juga mengeluarkan pernyataan sikap untuk menyelamatkan demokrasi. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah guru besar Unhas pada Jumat (3/2).
Salah satu guru besar Unhas Prof Amran Razak, mengaku prihatin melihat kondisi bangsa ini. Menurutnya, sebagai akademisi, mereka berhak untuk menjaga demokrasi sampai akhir hayat.
Dia mengaku sebagai salah satu pelaku reformasi, wajib untuk menjaga demokrasi tetap berada di jalan yang benar.
“Karena jika demokrasi susah dipertanggungjawabkan seperti sekarang ini, maka Indonesia akan dianggap remeh oleh bangsa lain,” tegasnya.
Kata Amran, sebagai akademisi mereka resah dan merasa punya tanggung jawab untuk ikut menjaga reformasi yang sudah dibangun. Olehnya, mereka mengingatkan Presiden RI Jowo Widodo agar bisa menjaga muruah bangsa dan kembali ke koridor demokrasi. (rhm)