MAKASSAR, BKM–Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Hasbullah kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa sistem informasi rekapitulasi (SiRekap) agar tidak dijadikan pegangan utama.
Hasbullah mengatakan, bahwa sampai saat ini pihak KPU masih terus melakukan proses pembenahan pada SiRekap terkait masih banyaknya salah baca yang dilakukan oleh sistem, misalnya C1 yang terupload ketika di konvergensi jadi angka kerap berubah-ubah.
“Yang jadi pegangan bukan dari SiRekap tapi rekap berjenjang,”ucap Hasbulla, Selasa (27/2).
Permasalahan yang terjadi di SiRekap membuat banyak suara partai politik (Parpol) maupun suara calon anggota legislatif (Caleg) harus kehilangan suara bahkan hingga ribuan.
Pemilu kali ini sepertinya akan menguras banyak tenaga, khususnya bagi pihak penyelenggara, kenapa tidak Pemilu yang harusnya dapat berjalan dengan lancar menemui banyak persoalan dilapangan. Salah satu yang menjadi sorotan saat ini perihal SiRekap KPU yang dianggap bermasalah karena merugikan para Caleg.
Pengamat politik dari UIN Alauddin Makassar, Syahrir mendorong pihak penyelenggara benar-benar serius dalam melakukan evaluasi SiRekap, KPU tetap harus mampu memberikan informasi yang akurat dan detail kepada publik terkait hasil SiRekap.
“Sirekap ini tetap harus dievaluasi, tapi bukan berarti harus dihentikan,” ucapnya, Selasa (27/2).
Akademisi UIN itu menyebut pihak penyelenggara harus memberikan kepercayaan tinggi kepada masyarakat luas dengan menjalankan kinerja yang baik.
“Karena seperti kita ketahui, yang menentukan adalah rekapitulasi manual yang berjenjang itu, bukan SiRekap,” imbuhnya.
Meski begitu lanjut Syahrir terkait permasalahan SiRekap harus tetap menjadi bagian yang harus di evaluasi oleh Komisi Pemilihan Umum. “Jadi kalo ada masalah di SiRekap itu tetap menjadi bagian yang harus dievaluasi oleh KPU,” tutupnya. (jun/rif)