USAI kontestasi demokrasi pemilu 2024 ada banyak harapan mengenai pemerintahan yang baru ke depannya. Salah satunya adalah bagaimana pemerintahan yang akan datang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Tidak ada lagi diskriminasi terhadap kaum perempuan.
Perempuan kerap kali menjadi objek diskriminasi, Mirisnya lagi, masih banyak orang yang menganggap bahwa diskriminasi terhadap kaum perempuan hanyalah ketika melakukan kontak fisik secara langsung. Padahal fenomena pada saat ini, tak hanya diskriminasi secara fisik, namun perempuan juga kerap kali menjadi objek diskriminasi secara lisan. Karena diskriminasi bisa terjadi baik secara verbal maupun non verbal.o
Adalah secara aspek historis perempuan punya sejarah panjang dalam upaya meraih kemerdekaan, di mana RA Kartini memperjuangkan pendidikan tanpa memandang kasta seseorang, Cut Nyak Dhien yang melakukan perlawanan secara langsung terhadap penjajah, itu semua dapat menjadi landasan kita untuk menjunjung tinggi kesetaraan dan mengenyampingkan paham patriarki yang menempatkan laki-laki jauh lebih superior daripada perempuan.
Di sinilah kemudian pemerintah berperan dalam menangani diskriminasi yang sering terjadi. Pemerintah harus aktif dan tegas dalam melakukan upaya pemberdayaan perempuan agar nuansa kesetaraan itu dapat dirasakan.
Nansa kesetaraan ini tentu belum begitu dirasakan saat ini. Kita tahu bahwa kebijakan yang ada, seperti lambatnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bisa saja menimbulkan efek diskriminasi yang nyata terhadap perempuan lantaran pekerja rumah tangga mayoritas adalah perempuan. Dalam kasus kekerasan juga kita melihat bahwa perempuanlah yang seringkali menjadi objeknya.
Hal ini tentunya tidak boleh dinormalisasi, karena perempuan adalah ibu dari sebuah peradaban. Karena itu pemerintah harus aktif mengkampanyekan antikekerasan terhadap warga negara, terkhusus pada kaum perempuan.
Ada fenomena yang kemudian lebih miris, di mana martabat perempuan kerap kali direndahkan di dunia pendidikan. Kita seringkali melihat berita pelecehan seksual di dunia kampus. Tindakan seperti ini amat tidak bermoral dan tidak manusiawi lantaran merendahkan aspek kesetaraan yang harusnya dijunjung tinggi oleh semua elemen masyarakat.
Pemerintah dapat meminta pendapat para aktivis perempuan guna menentukan sebuah kebijakan yang fundamental terhadap perempuan. Sebab sampai saat ini dampak dari peran pemerintah belum begitu dirasakan.
Tentu kemudian tokoh politik juga punya peran dalam memperjuangkan aspirasi ini. Politisi perempuan harus mampu menjadi role model untuk semua kalangan, sehingga membuat perempuan dapat mendapatkan rasa hormat di tengah-tengah kalangan masyarakat yang membuat efek diskriminasi dapat diminimalisir.
Karena kejahatan terhadap aspek kesetaraan ini tentunya diskriminasi yang kerap kali terjadi awalnya bermula dari mindset. Maka hal yang patut dilakukan adalah memutus mindset itu, di mana pemerintah harus memberi ruang terhadap perempuan guna menghadirkan nuansa kesetaraan yang kemudian tidak lagi mendiskriminasi siapapun. Karena diskriminasi bukanlah hal yang patut dibenarkan ketika dilihat dari sudut pandang manapun. (yus)