MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar sudah mengumumkan nama-nama pejabat yang lolos tiga besar pada seleksi terbuka (selter) atau lelang jabatan.
Nama-nama tersebut sudah dilaporkan ke Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK).
Selanjutnya, nama-nama tersebut dikirim ke Jakarta untuk mendapat mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala BKPSDM Makassar Akhmad Namsum menerangkan, pihaknya sudah melaporkan nama-nama yang masuk tiga besar seleksi terbuka alias lelang jabatan ke Wali Kota Makassar.
“Sesuai prosedur lelang jabatan dan setelah melaporkan hasil seleksi tiga besar ke Pak Wali, selanjutnya kami mengirim nama-nama tersebut ke pusat untuk meminta persetujuan KASN,” ungkap Akhmad Namsum di Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Rabu (13/3).
Setelah itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto akan menunjuk satu pejabat untuk dilakukan pelantikan.
Terkait nama yang akan ditunjuk sebagai pejabat definitif untuk mengisi jabatan yang lowong, Akhmad Namsum menegaskan hal itu menjadi hak prerogatif Wali Kota Makassar.
“Soal siapa yang terpilih dan akan dilantik, itu merupakan hak prerogatif Bapak Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian,” jelas mantan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar itu.
Diketahui, Peserta lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemkot Makassar yang lolos tiga besar di masing-masing jabatan lowong telah diumumkan.
Posisi Kepala Dinas Ketahanan Pangan diisi oleh Alamsyah Sahabuddin, Muhammad Fadli, dan Syahruddin.
Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Andi Pangeran Nur Akbar, Azhar Anwar, Ismawaty Nur.Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yaitu Ferdy Mochtar, Ismawaty Nur, dan Kamelia Tamrin Tantu.
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yaitu Abdul Haris Has, Andi Tenri Lengka, dan Aswin Kartapati Harun.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) yaitu Syahruddin, Benyamin B Turupadang, Ita Isdiana Anwar.
Dinas Sosial (Dinsos) yaitu Andi Pengeran Nur Akbar, Harun Rani, dan Ita Isdiana Anwar.Satpol PP yaitu Arfan Sery Jusuf, Aswin Kartapati Harun, dan Ikhsan NS.
Untuk menentukan satu pejabat defenitif di tujuh jabatan lowong, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sudah mempunyai kriteria sendiri.
Di mana penunjukan pejabat defenitif dari tiga besar peserta yang lolos seleksi hasil penilaian pansel menjadi hak prerogatif wali kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Kriteria-kriteria yang dimaksud seperti recording masing-masing pejabat yang lolos. Dalam hal ini sejarah pejabat yang bersangkutan dalam bekerja.
“Saya pertama tentunya recording, jadi sejarah bekerja dan di dalam record itu ada namanya loyaliti dan loyaliti itu menyangkut sustainability,” kata Danny.
Seorang pejabat harus loyal terhadap pimpinan. Apalagi mereka yang menduduki posisi JPTP. Kemudian, kriteria lain tentunya prestasi dan kinerja.
“Kan saya pasti akan berakhir, makanya orang harus selalu loyal sama pimpinannya. Siapa pun pimpinannya,” ujarnya.
“Jadi kita harus lihat sejarahnya dan tentunya prestasi dan kinerja,” tambah Danny Pomanto.
Ia pun mengungkapkan hanya menerima nama peserta yang lolos tiga besar. Tak ada intervensi dalam penilaian peserta.“Dari tiga besar itu nanti saya yang pilih satu,” tuturnya.
Soal penetapan pejabat defenitif, kata Danny Pomanto segera akan diumumkan dan dilantik sebab akan ada banyak posisi yang kembali bergeser sehingga perlu diisi.“Secepatnya, karena inikan bergeser semua dan setelah itu banyak pelantikan-pelantikan sampai lurah-camat,” tutupnya. (rhm)