MAKASSAR, BKM — Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel Iqbal Najamuddin berjanji akan menegur kepala SMA/SMK dan sederajat yang tidak mengindahkan perekaman KTP di sekolah masing-masing menjelang Pilkada November 2024 mendatang.
Apalagi pihaknya sudah menrbitkan surat edaran agar sekolah-sekolah berkontribusi dalam perekaman KTP ini.
“Evaluasi, kepala sekolah kan banyak, bukan hanya itu. Kita pasti tegur kepala sekolah yang tidak berkontribusi, karena ini kan program prioritas Pj Gubernur. Makanya, kita harus menggenjot mereka (Kepsek). Termasuk melaksanakan program ini. Meningkatkan partisipasi politik di Sulsel, termasuk di sekolah,” ujar Iqbal saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (20/3).
Dia mengaku, telah mendapat laporan bahwa ada sekolah yang kurang merespons kedatangan Dukcapil di sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman KTP.
“Karena laporan kabupaten/kota ke sana (sekolah) mereka kurang respect teman-teman di sekolah. Makanya kami buat surat edaran kemarin untuk bagaimana mendukung ini proses percepatan perekaman ini,” jelas Iqbal.
Lebih jauh, pihaknya juga telah meminta data-data yang sudah cukup umur untuk memilih pada November mendatang agar dilakukan perekaman KTP.
“Kita mau proses itu. Bulan ini kita akan kumpulkan. Semuanya kita target sekolah yang belum agar lakukan perekaman. Jadi kita percepat targetnya, minimal sebelum Pilkada. Sekarang juga data-data pemilih yang diperbaiki,” pungkasnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin akan mengevaluasi kinerja kepala sekolah. Langkah tersebut dilakukan dalam bentuk tingkat partisipasi perekaman KTP siswa yang berhak memiliki identitas kependudukan itu di sekolah-sekolah.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sulsel Iqbal Suhaeb, mengaku sudah mendapat perintah dari Pj Gubernur untuk berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Sulsel.
“Kami sudah mendapat perintah dari Pak Gubernur. Ini penting. Salah satu yang menjadi evaluasi kepala sekolah itu adalah seberapa besar tingkat partisipasi perekaman (KTP) siswanya, itu akan dievaluasi. Makin rendah perekaman KTP siswa di sekolah tersebut, kepala sekolahnya perlu dievaluasi,” jelasnya di Kantor Gubernur Sulsel usai pertemuan para Kadisdukcapil se-Sulsel, Senin (18/3).
Dalam satu sekolah, sebut Iqbal, terdapat ribuan siswa yang berhak atau sudah cukup umur untuk ber-KTP, namun yang melakukan perekaman hanya segelintir siswa saja.
“Karena kadang-kadang di sana ada siswa dua ribuan, anggaplah yang memenuhi syarat di situ cuma 30 persen, berarti hampir 1.000. Petugas sudah datang dengan segala peralatan, cuman yang mendaftar di perekaman cuma 20 orang, kadang-kadang kurang. Itu artinya pihak manajemen di situ (sekolah) yang tidak respons,” ungkap Iqbal.
Hal itu, lanjut dia, akan berpengaruh ke partisipasi pemilih nantinya.
“Apalagi sudah banyak yang masuk di DPT, tapi belum punya KTP,” terang Iqbal lagi.
(jun)