MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar dari Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan mempertanyakan kesiapan Dinas Perikanan dan Pertanian menjaga pengawasan terhadap peredaran daging di masyarakat selama bulan ramadhan hingga hari raya idul fitri.
Tidak hanya itu, Komisi B juga mempertanyakan program yang belum berjalan di Dinas perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Pertanian serta seluruh jajaran Direksi Perusda se-Kota Makassar saat melakukan rapat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program kerja SKPD Triwulan I Tahun Anggaran 2024.
Menurut Ketua Komisi B DPRD Makassar, Erick Horas, program dan peninjaun tentu menjadi prioritas pemerintah dilakukan selama triwulan pertama ini. Begitu juga selama ramadan ini bagaimana Dinas perdagangan dan Dinas perikanan dan pertanian meninjau harga di pasaran.
“Kami minta secepatnya hasil rekomendasi kami di rapat ini mulai dari hasil tinjau harga di pasar. Karena masuk ramadan biasanya memang ada kenaikan apalagi jelang lebaran itu pasti ada naik seperti beras, ayam, telur dan lainnya. Termaksud yang ditanyakan dewan lainnya soal peredaran di lapangan seperti apa ? kita tidak tahu ini seperti apa saja yang naik,” ungkapnya diruang rapat komisi B DPRD Makassar, Selasa (26/3).
Selain melakukan pemantauan, Legislator Fraksi Gerindra Makassar ini juga minta Pemerintah Kota Makassar juga melakukan pemantauan dengan ketersediaan bahan pokok. Sebab, di tengah kondisi saat ini, masyarakat cenderung membeli barang lebih dari yang dibutuhkan.
Begitupun yang dikatakan, anggota Komisi B DPRD Makassar, Muchlis Misbah yang juga mempertanyakan evaluasi terkait kendala yang terjadi pada program yang telah dijalankan. Selain itu, menjelang Idul Fitri, Dinas Perikanan dan Pertanian diminta untuk tetap menjaga pengawasan terhadap peredaran daging di masyarakat.
“Tentu selain program yang belum jalan, yang kami tanyakan juga sejauh mana persediaan daging selama Ramadan hingga Lebaran nanti, bagaimana pengawasan dan antisipasi kenaikan harga kami tanyakan,” ujarnya.
Sebab menurut legislator Fraksi Hanura Makassar ini perlu ada jaminan pasokan pangan tetap aman hingga lebaran nanti. “Bagaimana stok dilapangkan bisa memenuhi kebutuhan warga Kota Makassar, harga dan penimbunan juga perlu ditinjau,” kataya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Evy Apriliati menyebutkan, Pemerintah Kota Makassar sudah melakukan kerjasama dengan pihak kecamatan dan kelurahan dalam kegiatan sembako murah. Begitupun dengan pengawasan jalur masuknya daging ke Makassar.
“Kami selalu melakukan pengawasan daerah perbatasan untuk masuknya daging, apalagi di tahun 2024 kami melibatkan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sesuai dengan arahan wali kota. Mendekati hari Raya Idul Fitri, kami sudah melakukan pengecekan dan pengawasan dari bulan Januari,” tuturnya. (ita)
