MAKASSAR, BKM — Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Sulawesi Selatan 27 November mendatang menawarkan berbagai jalur bagi bakal calon untuk bertarung.
Mereka dapat memilih antara jalur independen atau perseorangan serta melalui partai politik (Parpol). Namun, bagi mereka yang memilih jalur independen, tantangannya cukup besar. Seorang bakal calon independen di pemilihan gubernur Sulsel harus mengumpulkan dukungan minimal 500.294 KTP atau setara dengan 7,5% dari total 6.670.582 daftar pemilih tetap (DPT).
Pengamat politik dari PT Nurany Strategic Dr Nurmal Idrus, mengemukakan bila calon calon independen memerlukan kemampuan ekstra untuk bersaing dengan calon yang diusung oleh Parpol.
“Paslon independen harus membangun sendiri dari awal kekuatan jaringan pendukungnya,” ujarnya, Minggu (21/4).
Nurmal juga menyoroti sulitnya bagi calon independen untuk membangun kekuatan ideologis yang dimiliki oleh calon yang didukung oleh Parpol. Dia menjelaskan bahwa memilih jalur independen biasanya dilakukan jika peluang untuk diusung oleh Parpol sangat kecil.
“Apalagi sekarang partai politik menetapkan syarat yang tinggi untuk mengusung Paslon di Pilkada,” tambahnya.
Meskipun demikian, calon independen memiliki keuntungan dalam hal penghematan biaya.
Pengamat politik dari UIN Alauddin Makassar, Prof Dr H Firdaus Muhammad menyatakan bahwa biaya untuk maju sebagai calon independen lebih minim dibandingkan dengan melalui jalur partai.
Namun, tantangan utama bagi calon independen adalah membangun jejaring politik yang kuat di seluruh daerah.
Terpisah, politisi Partai Demokrat Sulsel Andi Januar Jaury, menegaskan bahwa jalur independen sah-sah saja, asalkan calon benar-benar mengusung gagasan yang baik untuk kemaslahatan masyarakat.
“Gagasannya akhirnya menjadi pengetahuan dan ikatan hak bagi pemilih,” ungkapnya.
Meski demikian, proses untuk memperoleh dukungan yang sah dan terverifikasi tetaplah menantang bagi calon independen.
Semakin proporsional sebaran dukungan yang diperoleh, semakin kaya pula jaringan politiknya, mirip dengan jaringan yang dimiliki oleh partai politik hingga ke tingkat akar rumput. (jun/rif)