MAKASSAR, BKM — Sejumlah kader Posyandu dan Posbindu di Kota Makassar mengeluh. Penyebabnya, sejak Januari hingga April 2024 honor mereka belum dibayarkan.
Selain itu, honor untuk petugas Jumantik di Puskesmas Minasa Upa tahun lalu, dua belum belum terbayarkan. Padahal mereka sudah bertanda tangan.
Informasi tersebut membuat Wali Kota Makassar berang. Dia mengatakan, seharusnya hal tersebut tidak terjadi. Apalagi pihaknya sudah mewanti-wanti agar semua jenis honor, termasuk insentif RT/RW dicairkan sebelum Lebaran Idulftirri.
“Aduh… ini mestinya tidak ada masalah kemarin sebelum Lebaran harus sudah selesai semua. Apa masalahnya yah? Padahal ada uang. Saya tidak mau terima informasi seperti itu. Pokoknya harus segera diselesaikan secepatnya. Haknya orang tawwa itu,” ungkap Danny, Selasa (23/4) saat ditemui di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah.
Orang nomor satu Makassar itu juga menanti-wanti agar instansi terkait, dalam ini pihak Puskesmas untuk menyelesaikan bengkalai persoalan yang masih tersisa di tahun 2023 lalu terhadap tenaga Jumantik. “Yang begini kan aduh…, kasihan itu petugas. Kasihka buktinya itu. Tidak boleh ada begitu. Orang sudah tanda tangan baru tidak ada uang yang diterima. Itu kurang bagus. Padahal uangnya ada,” tegas Danny.
Untuk mengetahui duduk persoalannya secara jelas, di depan wartawan, Danny langsung menelepon Sekretaris Dinas Kota Makassar dr Ahmad Asyarie untuk mendapat penjelasan terkait persoalan itu. Namun, mantan Direktur RSUD Daya tersebut lagi berada di LAN mengikuti pendidikan Diklatpim III.
“Tabe Pak Wali, saya lagi pendidikan. Segera saya tindak lanjuti dan cari informasi terkait persoalan itu,” ungkap lelaki yang baru menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan selama beberapa bulan. Tak puas dengan penjelasan dr Ahmad Asyarie, Danny pun langsung menelepon Kepala Dinas Kesehatan Makassar dr Nursaidah Sirajuddin. Berdasarkan penjelasan wanita yang disapa dr Ida itu, sebenarnya Subag Keuangan Dinas Keseharan sudah mempersiapkan pembayaran honor kader Posyandu dan Posbindu untuk triwulan I. Namun ternyata dari Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) menyampaikan berkas atau dokumen untuk pembayaran belum lengkap. Masih banyak kader yang belum melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
“Ini kan pembayaran kolektif. Jadi kalau ada berkas yang tidak lengkap, semua tidak jalan,” jelasnya.
Malah, kata dr Ida, Subag Keuangan sudah mengajukan lagi ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), agar anggaran untuk pembayaran honor kader Posyandu triwulan II dicairkan. Namun BPKAD menolak dengan alasan pembayaran triwulan I belum dirampungkan.
“Jadi uang untuk triwulan satu sudah ada. Tinggal menunggu dokumen diselesaikan oleh Bidang Kesmas. Saya sudah instruksikan untuk segera rampungkan berkasnya hari ini (kemarin),” kata dr Ida.
Khusus untuk pembayaran honor kader Jumantik di Puskesmas Minasa Upa, kata dr Ida, untuk tahap tiga memang tidak dibayarkan. Menurutnya, anggaran untuk pembayaran honor transportasi kader Jumantik bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas yang langsung dari Kementerian Kesehatan. Namun karena realisasi penyaluran dana BOK di Puskesmas Minasa Upa tidak mencapai 50 persen, maka Kementerian Kesehatan tidak menyalurkan tahap ketiganya.
“Jadi (honor Jumantik) dianggarkan melalui dana BOK Puskesmas Minasa Upa. Anggarannya dari Kementerian Kesehatan. Namun Kemenkes tidak menyalurkan di tahap III karena sebelumnya salur dana BOK-nya tidak mencapai 50 persen,” tandas dr Ida. (rhm)