MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar telah mengalokasikan anggaran sekira Rp 117 miliar untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil walikota (Pilwali) Makassar 27 November 2024.
Alokasi anggaran tersebut meliputi dana hibah untuk KPU sebesar Rp 64,1 miliar dan dana hibah untuk Bawaslu sebesar Rp 18,4 miliar.
Selanjutnya dana pengamanan Pemilu di Polrestabes sebesar Rp 21 miliar, Kodim mendapat dana pengamanan sebesar Rp 6 miliar.
“Rata-rata hampir separuh atau 40 persen anggaran Pilkada telah kami disalurkan,”ujar Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangkol) Makassar Amrun Mandasini Selasa (1/5).
Sama halnya dengan anggaran pengamanan, untuk KPU dan Bawaslu pun telah disalurkan sebanyak 40 persen sejak tahun 2023 lalu. Adapun besarannya yakni Rp 25,6 miliar untuk KPU dan Rp 7,3 miliar untuk Bawaslu.
Amrun menargetkan, penyaluran dana hibah tahap II, akan dilakukan sebelum tahapan Pilwali. “Ini sementara kami proses untuk tahap II nya, semoga sebelum tahapan semuannya bisa terselesaikan,”harapnya.
Sebelumnya, Pemkot Makassar juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk dana hibah politik tahun ini.
Keputusan tersebut diambil Pemkot melalui Badan Kesbangpol.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Makassar Amrun Mandasini mengatakan tahun ini anggaran Parpol yang semula Rp 1800 per suara, disepakati naik menjadi Rp 5000 per suara.
Berdasarkan hitungan tersebut, dana bantuan hibah untuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 278 persen.
“Sekitar Rp 3 miliar hasil usulan kenaikan, sebelumnya Rp 1800 per suara, artinya sekarang Rp 5000,”kata Amrun.
Amrun menjelaskan, pengalokasian anggaran kenaikan dana hibah mengacu pada jumlah perolehan suara masing-masing partai dari pemilihan legislatif 2019.
Setiap partai politik kata dia mendapatkan bantuan yang beragam, sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai.
“11 parpol yang lolos, Nasdem paling banyak dapat dana hibahnya,”jelasnya.
Amrun menyatakan bahwa waktu pencairan bantuan hibah tergantung dari kelengkapan berkas dokumen dari masing-masing Parpol.
Ia mengupayakan, pencairan dapat dilakukan sebelum tahapan pilkada 2024, sebab dana hibah tersebut digunakan untuk pendidikan politik parpol.
Adapun mekanisme pencairan harus melalui verifikasi Kesbangpol, bagian Hukum Setda Kota Makassar, KPU, BPKAD dan Inspektorat.
Kepala Badan Kesbangpol Makassar, Andi Bukti Djufri memprediksi Pilkada serentak lebih rawan konflik dibanding Pilpres.
Hal ini kata dia, lantaran persaingan yang cukup ketat antar calon kepala daerah. Andi Bukti menyebut lebih banyak pendapat nantinya yang akan mewarnai pilkada serentak, sehingga potensi perbedaan pendapat akan meningkat.
“Bisa lebih ramai pilkada. Akan lebih banyak pendapat yang akan mewarnai pesta demokrasi kali ini,”ujarnya.
Selain itu, faktor geopolitik juga mempengaruhi kerawanan konflik di pilkada serentak.
Berbeda dengan Pilpres yang calonnya banyak terfokus di Jakarta, para calon kepala daerah kata dia, sangat mudah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga, persaingan antar cakada dalam merebut suara masyarakat berpotensi berujung konflik.
“Kalau di kota, calonnya tinggal di Makassar. Hidup berdampingan dengan masyarakat, jadi keinginana untuk memenangkan lebih tinggi,”ujarnya. (jun/rif)