MAMUJU, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Umum (DPRD) Provinsi Sukawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPD Apkasindo (asosiasi petani kelapa sawit Indonesia) Kabupaten Mamuju Tengah, di ruang Komisi I, Jumat (3/5).
RDPU ini digelar DPRD Sulbar bersama Apkasindo terkait adanya program pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.
Rapat ini dipimpin H Muh Taufiq Agus didampingi Ir H Firman Argo Waskito dan dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah, Dinas Perkebunan, Badan Kesbangpol, Satpol-PP, serta Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam rapat yang berlangsung, perwakilan dari Apkasindo mengungkapkan harapan mereka kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan perhatian serius kepada rakyat. Karena fakta yang terjadi di lapangan, dengan adanya DBH sawit di Sulbar justru sama sekali tidak memberikan dampak positif terhadap petani sawit melainkan justru mengabaikan kepentingan publik di masyarakat.
Dalam menyikapi aspirasi tersebut, H Muh Taufiq Agus sepakat dengan Apkasindo bahwa konsep DBH yang bermerek ini seharusnya bisa dirasakan langsung oleh mayoritas petani khususnya Sulawesi barat,.
Kedua, seharusnya problem ini dinaungi langsung OPD terkait yang berhubungan langsung dengan petani dan bekerja sama dengan Apkasindo untuk menentukan titik layak tidaknya dibantu serta bekerja sama dengan pihak Kabupaten agar tidak terjadi tumpah tindih.
Ketiga setelah ada hasil dimana titik pekerjaannya jika masuk dalam infrastruktur yang memang harus di tangani oleh PU maka di oper ke PU. Keempat menunggu hasil dari dinas atau OPD yang terkait bagaimana merumuskan konsepnya. (zul)
Bahas DBH Sawit, DPRD Provinsi Sulbar Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Apkasindo
×
