MAKASSAR, BKM — Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras Bulog atau yang biasa disebut beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras Bulog kini dipatok Rp12.500 per kilogram (kg), dari sebelumnya Rp10.900 per kg. Perubahan HET itu juga berlaku di wilayah Sulawesi Selatan.
Pengamat ekonomi Unhas Prof Hamid Padu mengatakan, kebijakan ini akan memiliki dampak positif bagi para petani. Sebaliknya, membawa pula dampak beban bagi kalangan masyarakat yang menengah ke bawah atau mereka yang berpenghasilan tidak tetap.
“Kebijakan ini tentu memperbaiki penghasilan petani karena petani yang menghasilkan produksi. Jadi dilihat dari nilai tukar petani,” ucap Prof Hamid, Selasa (7/5).
Dia menjelaskan, kenaikan HET beras Bulog ini tentu akan disesuaikan dengan kenaikan rerata penghasilan guna mendorong kualitas pendapatan petani.
“Jadi dengan kenaikan ini menyesuaikan kenaikan rata-rata penghasilan masyarakat. Jadi harga kenaikan itu sudah bisa dicover dengan kenaikan pendapatan, kenaikan gaji dan kenaikan itu memperbaiki penghasilan petani. Jadi dampaknya ada dua sisi. Tentu berharap akan meningkatkan penghasilan para petani itu sangat baik karena selama ini petani kan selalu tertinggal,” jelasnya.
Kendati begitu, tambah Prof Hamid, dampak lainnya dapat membebani masyarakat menengah ke bawah. Sebab, mereka tidak memiliki penghasilan tetap sehingga berdampak terhadap penyesuaian harga.
“Dampak yang lainnya bahwa tentu akan menyebabkan inflasi dan kepada masyarakat yang kurang bersaing pendapatannya. Berbeda dengan mereka yang punya pendapatan tetap. Yang bisa berdampak adalah masyarakat menengah bawah yang tingkat pendapatan rendah. Kalau harga beras naik mereka akan merasakannya,” tambah dia.
Olehnya itu, Prof Hamid mendorong ke pemerintah agar dapat memberikan perhatian khusus ke kalangan masyarakat menengah ke bawah, sehingga tidak berdampak di tengah kenaikan HET beras Bulog.
“Bagi masyarakat yang tidak berkemampuan dengan kenaikan harga itu, tentu mereka harus dapat kebijakan khusus seperti subsidi atau bantuan,” imbuhnya.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulsel Ambo Masse mengatakan, pihaknya masih membutuhkan alasan yang konkret dari pemerintah atas kenaikan HET beras Bulog.
“Saya melihat ini belum ada kepastian produksi beras, kaitannya dengan masalah musim dan pergeseran tanam serta gejolak global juga ini. Saya kira di balik semua itu dari sisi informasi pemerintah ini harus menjelaskan. Ini kan belum jelas informasi resmi dari pemerintah. Kalau informasinya kan nilai produksi naik sehingga dari harga Rp10.000 jadi Rp12.500,” terangnya.
Dia berharap agar kebijakan pemerintah dapat memastikan penyaluran beras meras ke seluruh masyarakat. Terutama menengah ke bawah.
“Saya kira sistem didistribusi penjualan operasi pasar itu harus lebih merata dan lebih manusiawilah,” ucapnya.
Kepala Perum Bulog Wilayah Sulselbar Ahmad Kholisun saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan karena tengah melakukan perjalanan dinas. Dia berjanji setelah balik dari tugasnya akan memberikan penjelasan.
Diketahui, perubahan HET tersebut mengacu pada surat dari Bapanas Nomor 142/TS/02.02/K/4/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penugasan SPHP Beras tahun 2024. Adapun, kenaikan harga ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2024.
Kenaikan harga juga mengacu pada zona wilayah. Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali-Nusa Tenggara Barat, Sulawesi dari Rp10.900 per kg kini menjadi Rp12.500 per kg.
Kemudian, wilayah Sumatra (kecuali Lampung dan Sumatra Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dari Rp11.500 per kg menjadi Rp13.100 per kg. Terakhir, untuk wilayah Maluku dan Papua dari sebelumnya dipatok Rp11.800 per kg menjadi Rp13.500 per kg. (jun)