MAKASSAR, BKM — Miris. Satu kata ini menggambarkan kondisi atlet Sulawesi Selatan yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut, 8-20 September 2024. Hal itu dipicu oleh minimnya perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, khususnya yang terkait dengan dukungan finansial.
Banyak dari para atlet yang menyampaikan keluhannya. Sejak awal tahun 2024 hingga saat ini mereka belum menerima dana pembinaan, uang vitamin, uang makan, maupun uang transportasi dari Pemprov.
“Yang seharusnya masa persiapan menjelang PON, kami kami sama sekali tidak mendapat dana pembinaan seperti yang biasa diterima pada penyelenggaraan PON sebelumnya,” ungkap salah seorang atlet yang enggan disebutkan namanya, Minggu (19/5).
Akibatnya, para atlet terpaksa merogoh kocek pribadi untuk membiayai kebutuhan latihan, membeli vitamin, transportasi, dan konsumsi mereka selama menjalani program pembinaan. Kondisi ini dinilai sangat tidak ideal menjelang pelaksanaan multievent olahraga bergengsi tingkat nasional tersebut.
Sekretaris Umum KONI Sulawesi Selatan Mujiburahman yang dikonfirmasi, mengatakan pihaknya sudah mengupayakan pemenuhan hak atlet meski terkendala masalah anggaran.
“Kami memahami keluhan para atlet dan pelatih. Namun demikian, kami hingga saat ini sudah melakukan rapat koordinasi dengan 42 cabor yang lolos PON dan mengikutkan para pelatih. Pekan lalu, kami sudah ingin memberikan empat bulan honor atlet dan pelatih, namun sementara ini ditolak dengan alasan mereka berhak untuk mendapatkan selama delapan bulan mulai Februari hingga September nantinya,” jelas Mujiburahman.
Ia mengakui, untuk mengikuti standar PON XX tahun 2021 di Papua cukup sulit. Karena ketika itu dari 226 atlet yang lolos PON dianggarkan sebesar Rp32 miliar. Sementara untuk PON XXI Aceh- Medan tahun ini, dengan 409 atlet hanya dianggarkan Rp17,5 miliar.
Jika dihitung delapan bulan, total honor/uang saku yang diterima mencapai Rp9 miliar.
Sentralisasi TC, tiket pemberangkatan, akomodasi hotel, konsumsi selama delapan hari yang sudah distandarisasi oleh panitia masing-masing cabor untuk 600 kontingen Sulsel ini mencapai Rp10,3 miliar. Belum lagi permintaan anggaran kelengkapan alat tanding yang diminta oleh 42 cabor mencapai Rp10,5 miliar.
“Masih ada beberapa yang perlu disiapkan secara teknis. Jadi, saat ini hasil rapat kami bersama para pengurus cabor dan pelatih, kita dahulukan dulu honor dan transportasi atlet dan perlengkapan tanding. Ini akan kami bagikan ke masing-masing cabor mulai hari Senin besok (hari ini),” ungkapnya.
“Untuk selanjutnya, anggaran pemberangkatan dan akomodasi lainnya kami kembalikan ke Pemprov. Karena dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 79 Ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa pembiayaan agenda olahraga daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” tambahnya.
Mujiburahman menyampaikan bahwa permohonan anggaran PON sudah dimasukkan ke Pemprov sejak Agustus 2023 lengkap dengan kebutuhannya.
Namun, pada Februari 2024 pihaknya memohon penambahan karena hanya disetujui Rp17,5 miliar, tetapi hingga saat ini tidak ada komitmen Pemprov untuk menambahkan anggaran lagi.
“Tapi semoga dengan Pj (Pejabat Gubernur) yang baru, Prof. Zudan, bisa menghargai usaha para atlet, putra dan putri daerah Sulsel yang telah mempertaruhkan dirinya untuk mengharumkan nama daerah. Semoga jelas duduk perkaranya biar tidak dimiringkan beritanya,” pungkas Mujiburahman.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Tinju Amatir (Pertina) Sulsel Sri Syahril, mengamini kondisi memprihatinkan yang dialami atlet PON Sulsel. ”Kenyatannya memang seperti itu,” ujarnya ketika dihubungi, Minggu sore (19/5).
Ia menjelaskan, setelah pelaksanaan Pra PON, dilanjutkan dengan persiapan untuk perhelatan PON. Untuk itu dibutuhkan berbagai macam sarana dan perasarana, peralatan latihan yang kebutuhannya sesuai cabang olahraga (cabor) masing-masing.
”Khusus untuk cabor tinju, sampai detik dan sudah berapa tahun tidak pernah mendapat bantuan dari Pemprov melalui KONI. Padahal cukup banyak yang dibutuhkan atlet untuk mendukung latihan. Seperti samsak, sarung tinju, pengaman kepala, nutrisi, termasuk gizi,” ungkap Sri.
Dibanding pada pelaksanaan PON XX di Papua, ia mengibaratkan untuk persiapan PON XXI Aceh-Sumut bukan lagi turbulensi, tapi lebih dari itu. ”Sampai saat ini belum satu tetes pun bantuan dari provinsi. Padahal kita sudah tujuh bulan melakukan persiapan. Pergi ke tempat latihan dengan biaya sendiri. Begitu juga untuk pemenuhan gizi mereka. Untuk peralatan latihan dibantu oleh pelatih,” jelas Sri.
Jika dibandingkan persiapan PON sebelumnya, sejak Januari berjalan sudah dapat insentif dari Pemprov melalui KONI. Jauh berbeda dengan tahun ini. Sebenarnya terkait hal itu, menurut Sri, KONI Sulsel sudah melayangkan surat ke Pemprov melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) beberapa bulan lalu.
Ia menyebut, untuk PON tahun ini, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,5 miliar. Diperuntukkan bagi 409 atlet yang berlaga pada 43 cabor, pelatih 200 orang serta official. Sementara pada PON Papua, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp32 miliar dengan jumlah atlet yang lebih sedikit. Di PON Jabar lebih banyak lagi. Untuk 218 atlet, alokasi anggarannya Rp80 miliar.
Alokasi anggaran yang tergolong minim untuk atlet PON Sulsel tahun ini sangat disayangkan Sri. Apalagi dibebani target tinggi masuk lima besar.
Kepala Dispora Sulsel Suherman mengklaim, untuk tahun ini sudah ada dana yang diserahkan kepada KONI sebesar Rp9 miliar. Jumlah itu merupakan bantuan hibah tahap pertama untuk 2024 yang keseluruhannya sebesar Rp17,5 miliar.
”Pekerjaanku sudah selesai. Untuk menyalurkan ke atlet itu KONI. Yang jelas Pemprov telah menyiapkan dana untuk untuk PON Rp17,5 miliar. Sudah cair Rp9 miliar. Berikutnya kami cairkan untuk menyelesaikan semua. Jadi sebenarnya semua dari KONI. Tidak ada lagi dari kami. Semua jalan seperti mekanismenya,” kata Suherman, kemarin. (jun)