MAKASSAR, BKM–Politisi Partai NasDem selaku Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif mengingatkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Prof. Zudan Arif Fakhrulloh dan jajarannya untuk betul – betul menjaga netralitas di Pilkada Serentak, utamanya jaminan netralitas Pj Bupati dan Wali Kota.
“Soal Pilkada dan Pilgub. Saya berharap Pak Gubernur dan seluruh aparat sipil negara Sulawesi Selatan itu harus netral. Terutama Pj Bupati dan Pj Wali Kota,”pinta Syahar-panggilan akrab Syaharuddin Alrif diruang pimpinan DPRD berjama Pj Gubernur Sulsel, Selasa (21/5).
Menurut Syahar yang juga Sekretaris DPW Partai NasDem Sulsel itu, manuver politik para Pj Bupati maupun mulai kelihatan. Itu dirasakan langsung Syahar yang merupakan bakal calon Bupati Sidrap.
“Karena sekarang sudah ada indikasi Pj melarang camat berkomunikasi dengan para calon, sampai saya juga masuk di masjid Agung Sidrap saja dilarang sama Pj Bupati dan Pj Sekda. Masuk di masjid pun saya diundang resmi tapi dilarang,” keluhnya menandaskan.
Pj Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakhrulloh lalu menginstruksikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas di Pilgub, 27 November 2024 nanti. Soal jaminan netralitas tersebut, pihaknya akan tegak lurus terhadap regulasi yang ada.
Apalagi kata Zudan, dirinya merupakan Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang membawahi 4,4 juta ASN. Sehingga memahami batasan – batasan ASN apabila terlibat politik praktis.
“Saya mengajak para ASN, terutama profesional, profesional itu bergerak pada makomnya, pada profesinya, profesi ASN itu melayani, menyelesaikan masalah. Kedua, netral itu tidak memihak dan tegak lurus kepada negara,” kata Zudan kepada wartawan usai silaturahmi dengan pimpinan dan anggota DPRD Sulsel, Selasa, kemarin.
Zudan mengkaui, dalam silaturahminya dengan anggota DPRD Sulsel, ia mendapatkan banyak masukan untuk diselesaikan. Termasuk menjaga netralitas ASN. Mengingat, dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 12 daerah diisi Penjabat yang mayoritas Kepala Dinas di Pemerintah Provinsi.
“Beberapa catatan saya catat betul, misalnya profesionalitas ASN, dan pembayaran kewajiban utang piutang, kemudian program – program yang harus dilanjutkan, misalnya pupuk holtikultura, pencegahan inflasi, itu saya catat, dan memberikan atensi dan strateginya kita harus melakukan penentuan skala prioritas,”katanya. (rif)
