MAKASSAR, BKM–Para politisi yang tercatat sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) DPRD melakukan kunjungan konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (27/5).
Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh koreksi, saran, dan tanggapan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tengah dibahas.
Adapun materi Ranperda yang dikonsultasikan adalah Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak, Ranperda tentang Pengelolaan Terumbu Karang, Ranperda tentang Pendidikan Akhlak Mulia, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Agribisnis Sulawesi Selatan menjadi Perusahaan Umum Daerah Sulsel Agro.
Ketua Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan konsultasi hari ini, berharap adanya masukan yang dapat menyempurnakan draft dari Ranperda yang dibahas.
Dalam sesi pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat, Ketua Pansus Andi Januar Jaury Dharwis menyatakan bila Ranperda ini sudah mengambil intisari dari semua naskah akademik sehingga dalam pembahasan kami coba memaksimalkan peran publik. “Terumbu karang ini salah satu elemen penting di laut. Kami mencoba mengoptimalkan peran pemerintah provinsi di ruang kewenangan tata laut khususnya sebaran terumbu karang di Sulawesi Selatan dengan tingkat kerusakan 70% yang sangat mempengaruhi hasil produksi laut dan mata pencarian masyarakat pesisir.”ujar Januar.
Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika menutup pertemuan dengan harapan bahwa tiga Ranperda bisa segera diselesaikan dan Ranperda Perusahaan Umum Daerah Sulsel Agro dapat selesai tahun ini, mengingat ini akan menjadi utang dari masa jabatan mereka. “Ini penting dan segera diselesaikan, jika tidak, bisa jadi catatan dari kami DPRD,” ujarnya. (rif)
