WAJO, BKM — Komisi IV DPRD Wajo kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wajo, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo, Selasa (4/6).
“Sebagai mitra kita mengundang mereka rapat kerja untuk mengetahui sampai dimana realisasi program dan kegiatan APBD di tahun anggaran 2024 ini,” katanya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Wajo, H Anwar MD mengatakan khusus Disdikbud, program dan kegiatan baru berjalan sekitar 25-30 persen sehingga Komisi IV mendorong kegiatan fisik supaya memperhatikan asas manfaat dan mutuh bangunan.
“Terus dari hasil rekomendasi LKPJ 2023 supaya program regroping tetap di lanjutkan. Memperhatikan kondisi sekolah yang telah terdampak bencana banjir beberapa hari yang lalu,” terangnya.
Sementara dengan BPBD, yang realisasi program dan kegiatannta rata-tata 70 persen mengingat kejadian bencana banjir bandang hampir tiap tahun terjadi, maka Komisi IV mendorong supaya anggaran BPBD ditingkatkan.
“Terkhusus anggaran sosialisasi ke masyarakat yanhg masuk daerah rawan bencana, diharapkan seluruh stackholder supaya menertibkan perizinan pembangunan pemukiman yang ada di pesisir sungai/danau yang rawan bencana,” imbauanya.
Sementara Disporapar, Komisi IV mendorong supaya mempersiapkan diri sebagai tuan rumah PORPROV 2026. “Kami sangat berharap supaya seluruh venue cabor supaya betul-betul di perhatikan mutuh dan kualitas. Kita harapkan setelah selesai acara porprov seluruh sarana dan prasarana cabor bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita ke depan,” harap Anwar MD. (rls)
