USAI pemilu 2024, kini pentas politik di Indonesia akan kembali berlangsung melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang. Tak terkecuali di Makassar dan Sulsel.
Sejumlah baliho bakal calon mulai bertebaran di ruas jalan yang ada di Kota Makassar. Para kandidat berbondong-bondong memasang baliho untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat.
Jika dilihat, panggung politik di Sulsel yang akan maju dalam kontestasi gubernur memiliki cukup banyak nama yang mulai diperbincangkan. Seperti mantan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, mantan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, serta Ilham Arief Sirajuddin.
Baliho mereka ramai terpasang di berbagai sudut jalan yang ada di wilayah Makassar-Gowa dan beberapa daerah lainnya. Gambar tersebut memperlihatkan wajah para calon yang akan ikut bertarung dalam pilkada memperebutkan kursi pucuk pemerintahan lima tahun ke depan.
Namun, berkaca pada pemilu 2024 kemarin, banyak diantara para calon anggota DPR, DPRD, dan DPD yang diduga masih menggunakan praktik politik uang atau money politics. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Ini menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilu.
Meski upaya pencegahan telah dilakukan, nyatanya hal ini masih sangat sulit dihindari. Praktik culas tentu sangat merugikan proses demokrasi, karena seharusnya masyarakat memilih berdasarkan keyakinan terhadap visi dan program calon, bukan atas imbalan material.
Praktik seperti inilah yang membuat biaya pilkada menjadi mahal dan menghasilkan pemimpin daerah berkualitas rendah.
Sebenarnya, pungutan semacam mahar politik ini tidak hanya terjadi sekarang. Dalam sejarah Indonesia, cara-cara seperti itu sudah lama terjadi dalam pesta demokrasi. Sebagai generasi Z saya merasa miris dan resah akan maraknya praktik-praktik politik uang seperti ini. Untuk itu sebaiknya masyarakat bisa menghindari hal tersebut, agar ke depannya bisa menghasilkan pemimpin yang amanah, berintegritas tinggi dan menjunjung tinggi keadilan.
Selain itu, saya pikir perlunya pengawasan ekstra dari beberapa lembaga yang terkait, seperti Bawaslu. Kemudian, masyarakat juga sangat berperan penting dalam polemik uang ini, saya berharap agar bisa bekerja sama untuk melaporkan jika memang nantinya terjadi praktik politik uang.
Terakhir, semoga di 27 November mendatang para calon pemimpin yang akan terpilih bisa menepati janji-janji yang mereka tebarkan saat berkampanye. Bukan sekadar pemanis untuk menarik simpati rakyat. (jar)