Junjung Tinggi Kesetaraan

PEMIMPIN yang terpilih dalam pilkada 2024 ini haruslah yang senantiasa menjunjung tinggi kesetaraan. Setiap kebijakan yang diambil tidak berpihak kepada satu golongan tertentu. Mampu melahirkan pemerintahan dengan tata kelola yang efektif dan efisien, sebab tidak ada konflik atau benturan kepentingan (confict of interest) di dalamnya.
Benturan kepentingan adalah situasi di mana terdapat konflik terhadap kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya. Sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu.
Oleh sebab itu, dalam ajang pilkada kali ini kita sebagai masyarakat harus kritis dalam memilih seorang pemimpin guna memastikan bahwa pemerintahan ke depannya menjunjung tinggi kesetaraan dan bebas dari konflik kepentingan. Dalam proses pemilihan nantinya masyarakat harus mampu memilah dan memilih dengan bijak, serta melihat dengan jernih calon yang layak menduduki jabatan sebagai kepala daerah.
Pemimpin yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan akan cenderung melahirkan budaya nepotisme dalam pemerintahannya. Praktik nepotisme merupakan perilaku yang memperlihatkan kecenderungan seseorang untuk mengutamakan kepentingan pribadi, terutama dalam pangkat, jabatan, dan lingkungan pemerintah. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi penyebab benturan kepentingan karena telah melanggar dan merusak kondusivitas dalam mengambil suatu keputusan.
Seorang pemimpin haruslah mendahulukan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadinya. Sebab dalam filosofi demokrasi masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka segala bentuk kebijakan haruslah memberikan kemaslahatan bagi seluruh elemen masyarakat.
Pemimpin yang menjunjung tinggi kesetaraan terhadap hak dan kepentingan masyarakat akan memberikan rasa percaya, sehingga pada setiap program yang akan dijalankan oleh pemerintahan akan mampu memberikan sinergitas yanag baik dengan masyarakat.
Indonesia merupakan negara yang beragam. Memiliki begitu banyak budaya dan karakter di dalamnya, sehingga pemimpin pemerintahan, khususnya pada pemerintah daerah harus mampu merepresentasikan semua golongan dengan cara mengayomi semua pihak. Sebab pemimpin yang menjunjung tinggi kesetaraan akan memberikan keistimewaan kepada semua pihak.
Karena itu karakter kuat dari seorang pemimpin menjadi sangat penting. Pemimpin yang menjunjung tinggi kesetaraan juga tidak akan tumpang tindih dalam melaksanakan penegakan hukum. Sebab pemimpin yang berkarakter tidak akan melakukan intervensi terhadap aspek penegakan hukum, bahkan jika yang terkait adalah orang terdekatnya.
Masyarakat hari ini sudah sangat lelah dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih menjadi momok dalam roda pemerintahan. Oleh sebab itu, pada ajang pilkada nanti para paslon harus memiliki mindset bahwa jajaran pemerintahan ke depannya haruslah berlandaskan karakter dan kualitas yang mempuni guna melahirkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dalam ajang pilkada mendatang masyarakat harus berani dalam menyuarakan aspirasi. Kita harus berani menyampaikan rasa muak terhadap praktik-praktik kotor yang kerap kali dilakukan oleh oknum pemerintahan. Sebab pemerintah merupakan representasi dari masyarakat, di mana mereka harusnya menepikan kepentingan pribadi selaku penyelenggara negara. (yus)