MAKASSAR, BKM — Refocusing atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak relevan atau dapat ditunda pada periode berikutnya, kini tengah digodok oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang disebut paling terdampak adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun).
Hal itu dilakukan karena Pemprov Sulsel saat ini tengah menghadapi kewajiban membayar utang yang nominalnya cukup besar.
Kepala Dinas TPH-Bun Sulsel Imran Jausi, menegaskan refocusing anggaran tujuannya untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel.
“Jadi kan recofusing tujuannya untuk menyehatkan APBD Sulsel. Dari sekian banyak kegiatan, pertama kita akan menyelesaikan utang, khususnya utang pihak ketiga, kabupaten/kota. Ada yang sifatnya mandatory dan penyedia. Untuk yang penyedia ini sangat prioritas untuk diselesaikan, makanya akan dilakukan refocfusing,” jelas Imran Jauzi, Minggu (23/6).
Anggaran Dinas TPH-Bun pun terancam akan dipotong untuk refocusing.
Saat ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Dinas TPH-Bun masih terus menjalin komunikasi membahas formulasi terbaru anggaran.
Sebab refocusing anggaran juga akan melihat progress program dari TPH-Bun Sulsel.
Bahkan bisa saja program tersebut ditunda untuk dimasukkan kembali di tahun anggaran 2025.
“Memang anggaran di TPH-Bun cukup besar. Kemudian ada beberapa yang belum dijalankan dan diselesaikan. Itu kegiatan yang masih bisa ditunda untuk tahun depan, sehingga menjadi rencana refocusing kita,” jelasnya.
Terkait besaran refocusing, Imran Jauzi mengaku masih jadi pembahasan bersama.
“Kami belum dapat angka persentasenya. Untuk refocusing itu ada arahannya. Pertama, harus dipastikan belum berkontrak. Kalau yang sudah berkontrak kan tidak boleh. Karena artinya kalau itu dipotong namanya kita menciptakan utang baru,” lanjutnya.
Beberapa program TPH Bun saat ini, diantaranya pengadaan bibit tanaman.
Kemungkinan program ini akan terdampak.
“Program kita, ada beberapa untuk pengadaan bibit tanaman. Ada juga bantuan barang alat mesin pertanian. Intinya memang kegiatan seperti itulah yang banyak mewarnai kita di TPH-Bun. Kita berharap program tersebut bisa kembali dianggarkan pada APBD 2025,” imbuhnya.
Terkait refocusing anggaran OPD, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Salehuddin, menegaskan bahwa pihaknya masih fokus melakukan perhitungan. Namun, ia menyebut bahwa Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan paling terdampak. Sejumlah program di OPD tersebut bisa saja ditunda pelaksanaannya.
“Paling tinggi Dinas TPH Bun. Yang dipotong program yang bisa ditunda dan bisa dilaksanakan di tahun berikutnya. Bantuan juga ada, yang bisa ditunda. Alsintan juga ada. Ada juga bibit dan pupuk,” terangnya.
Persoalan ini pun menjadi penting dibahas jajaran pemimpin Sulsel. Sebab, masalah utang akan berdampak pada berjalannya program OPD.
Apalagi Pemprov Sulsel masih dihadapkan dengan anggaran untuk pilgub tahun ini. (jun)