MAKASSAR, BKM — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di Hotel Claro Makassar, Sulsel, Rabu, (26/6).
Kegiatan ini digelar secara serentak untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku.
Rakor dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan Ketua Bawaslu RI.
Di depan peserta rakor, Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa satu aspek yang harus dimiliki yakni sinergi dan netralitas.
“Sinergi untuk menjaga netralitas. TNI Polri ibarat Upin dan Ipin. Apabila ini sudah ada maka pelaksanaan pilkada serentak berjalan dengan baik,” kata Menko Hadi.
Menurutnya, pemerintah selaku penyelenggara akan menjaga pilkada serentak. Pandangan terkait landscape stabilitas keamanan yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan nasional.
Aparat keamanan TNI Polri selain bertugas memberi dukungan, juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas.
Pilkada serentak kali ini, kata dia, merupakan pemilihan umum terbanyak sepanjang sejarah.
Sehingga TNI Polri harus hadir. Baik pengamanan saat pilkada maupun ketika sidang di Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, pemerintah harus menjamin hak pilih masyarakat hingga terbentuknya ad hoc.
“Parpol dan paslon dapat mendeklarasikan prosedur dan mekanisme pemilihan, serta mengikuti mekanisme dengan baik dan menghindari kecurangan,” ujarnya.
Namun yang terpenting, sambungnya, peran serta masyarakat untuk ikut serta mengawasi tahapan pilkada. Juga tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya.
“Diharapkan berbagai permasalahan yang kemungkinan menjadi hambatan dapat dikoordinasikan, dapat diatasi dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Termasuk mengantisipasi adanya virus di setiap website penyelenggara pilkada,” terangnya.
Ada lima poin penting yang disampaikan Menko Polhukam dalam arahannya. Pertama, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga tabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan yang kondusif dan terkendali.
Kedua, mengingkatkan koordinasi antara kementerian dan lembaga guna menyukseskan penyelenggaraan pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.
Ketiga, perlu optimalisasi dalam fasilitasi penyelenggaraan pilkada serentak agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.
Keempat, seluruh komponen bangsa ikut terlibat aktif dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat.
Terakhir, Menko Hadi meminta seluruh daerah untuk meningkatkan pendidikan politik untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat, guna mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi yang aman, damai, kondusif dan berkualitas.
“Saya berharap para peserta rapat dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya saling bertukar informasi terkait berbagai permasalahan yang dihadapi serta menerapkan solusi penyelesaian. Sehingga rapat koordinasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta dalam mempersiapkan pilkada serentak tahun 2024,” jelasnya.
Hadi Tjahjanto juga menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas keamanan pilkada di daerah, dengan alasan dapat memengaruhi stabilitas kemanan nasional. Ia tak bisa menampik adanya ancaman keamanan.
“Landscape stabilitas keamanan daerah dapat berdampak pada stabilitas keamanan nasional. Di 2024 ini tahun rekor bahwa jumlah penyelenggaraan pemilu terbanyak sepanjang sejarah. Ini berdampak meningkatnya ancaman,” terangnya.
Diakui bahwa fanatisme pendukung politik di Indonesia sangat besar. Apalagi yang berbasis dengan politik lokal tingkat daerah. Seluruh daerah disebutnya selalu memiliki calon-calon politik kuat dengan dukungan masyarakat yang luas.
“Seluruh daerah memiliki calon masing-masing dan akan fanatik dengan calonnya untuk bisa dimenangkan,” jelas Hadi.
Untuk itu, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara harus menjalankan tugasnya secara prinsip pemilu, lalu pemerintah daerah menyiapkan dukungan dalam keamanan dan anggaran penyelenggaraan. Begitu juga dengan TNI – Polri dalam menjamin keamanan prosesi pilkada.
“Untuk dapat menyukseskan pilkada serentak, kita harus menempatkan peran kita sesuai peran lembaga, instansi melalui sinergitas,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian mengajak semua kalangan untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada serentak 2024, tak terkecuali para jurnalis dan media massa.
Tito menekankan, peran media massa sangat penting dalam menyukseskan pemilu. Karena pemberitaan media massa seringkali memanaskan dinamika politik. Tapi di sisi lain, media pula yang mendinginkan situasi.
“Media bisa memanaskan, bisa juga mendinginkan. Kemudian tokoh masyarakat. Inilah yang harus kita sosialisasikan,” kata Tito.
Yang paling utama, lanjut Tito, peran dari pemerintah dan penyelengara pemilu harus menjadi garda terdepan dalam mensukseskan pemilu.
Peran dari pemerintah ini yang harus ditekankan. Kemudian peran TNI-Polri, penegakan hukum oleh kejaksaan, selanjutnya Bawaslu dan Gakkumdu serta lembaga nonformal.
Menurut Tito, rapat koordinasi penyelenggaraan pilkada 2024 di wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku ini menunjukan kesiapan untuk menjalankan pemilu 2024.
“Kita berharap dengan adanya forum ini memperkuat kesiapan kita dalam rangka membuat pilkada kita berjalan lancar,” ucapnya.
Lebih lanjut, mantan Kapolri ini menyampaikan bahwa pilkada 2024 yang dilakukan secara serentak ini akan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu.
“Pilkada serentak ini akan membawa tantangan baru, pengalaman baru bagi penyelenggara KPU dan Bawaslu, termasuk pemerintah,” pungkasnya.
Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, mengatakan rakor ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan juga kemungkinan adanya potensi permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pilkada serentak di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.
“Kita ingin memastikan kesiapan serta mengetahui kendala apa saja yang kemungkinan bisa terjadi, sehingga kita dapat mengantisipasi permasalahan tersebut, sekaligus dapat memastikan tetap terjamin tahapan pilkada serentak 2024 berjalan aman dan lancar sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pihaknya telah berupaya agar pilkada serentak bisa sukses di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.
“NPHD kami siapkan dan sementara berproses. Menunggu dana ditransfer sebelum 10 Juli dan akan dibayar,” ungkap Zudan.
Dia juga menitipkan pesan kepada para hadirin untuk menikmati kunjungan ke Makassar.
“Titip belanja banyak di Makassar. Di CPI banyak bisa dibelanjakan. Kapal pinisi sudah tersedia. Tinggal dananya APBD atau APBN,” canda Zudan kepada hadirin.
“Selamat datang di Makassar. Dan pesan Pak Wali silakan hadir di Makassar akhir Juli, ada festival F8 berskala Internasional,” tandas mantan Pj Gubernur Sulbar ini.
Dalam acara itu juga hadir para pejabat se-Sulawesi, se-kalimantan, hingga se-Maluku pun hadir di kegiatan ini, baik secara online maupun offline. Acara ini juga dihadiri oleh para petinggi partai politik.
Tampak hadir Asops Kapolri Irjen Pol. Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Muhammad Fadil Imran, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin hingga Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe.
Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan pada enam provinsi di Papua.
Rakor diikuti oleh perwakilan dari berbagai unsur, baik di tingkat pusat maupun daerah wilayah Kalimantan Sulawesi dan Maluku. Terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan daerah, aparat penegak hukum, aparat keamanan, pengurus partai politik, peserta pemilu 2024 di tingkat daerah serta unsur dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat budaya. (jun)