MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar menyiapkan anggaran sebesar Rp110 miliar untuk Penerima Bantuan Iuran (BPI) BPJS di Makassar.
Kepala Dinas (Kadis) Dinkes Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin menyebut anggaran itu untuk membayarkan iuran PBI hingga Desember mendatang.
Di Kota Makassar, tercatat 228 ribu warga yang masuk dalam daftar penerima PBI.
Mereka terdata di tiga instansi, yakni Dinas Sosial, BPJS Cabang Makassar, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Jadi penerima PBI harus terdata di tiga instansi tersebut. Datanya harus sinkron. Kalau terdata, berarti Dinas Kesehatan harus bayar,” ungkap lelaki yang akrab disapa dr Ida itu.
Dia melanjutkan, dibanding tahun lalu, ada peniruan jumlah penerima PBI tahun ini.
Penurunannya cukup banyak. Namun dr Ida tidak merincikan angka penurunannya.
Dia penyebutan, penurunan tersebut diakibatkan sudah banyak peserta PBI yang taraf hidupnya mulai membaik sehingga tidak perlu lagi mendapat subsidi pembayaran BPJS.
Diapun memuji stakeholder terkait yang telah melakukan validasi secara akurat.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Makassar, Muhammad Aras menargetkan tingkat kepatuhan pembayaran BPJS di angka 88 persen.
Dia juga mencatat ada 19 Puskesmas dengan tingkat kepatuhan di bawah 33 persen. Sementara 33 faskes tingkat kepatuhannya di atas 88 persen. (rhm)