MAKASSAR, BKM–Sejumlah wartawan cetak, elektronik maupun televisi memberikan kritik serta masukan positif terkait tahapan penyelenggaraan kontestasi pemilihan wali kota (Piwali) Makassar yang akan digelar 27 November mendatang.
Kritik dan masukan itu tersebut terungkap ketika Focus Group Discussion (FGD) digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar bertempat di Plazgozz Cafe, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sabtu (6/7).
FGD bertema ‘Keberpihakan Media dalam Pilkada Serentak 2024 di Makassar: Elit, Rakyat, atau Iklan?” membuat para jurnalis tidak nyaman lantaran tersindir.
Dalam forum itu, para pewarta diberikan kesempatan untuk memberikan masukan maupun kritikan positif dalam proses tahapan penyelenggara Pilwali Makassar hingga pemilihan gubernur (Pilgub) Sulsel.
Sejumlah kuli tinta mempertanyakan forum FGD itu dianggap laiknya konferensi pers karena tidak menghadirkan sejumlah elemen. Selain itu, keterbukaan informasi kepada juga belum sepenuhnya dilakukan Sekretariat KPU Makassar.
Kritik ini dilontarkan Darwin Fatir jurnalis Antara Makassar, saat berlangsungnya sesi diskusi. Darwin mempertanyakan sejauh mana kesiapan KPU Makassar dalam Pilwali.
Selain itu media sangat minim mendapatkan informasi sehingga ruang keterbukaan informasi. Kita juga berharap adanya transparansi dalam penggunaan anggaran Pilkada serentak 2024.
“Selama saya jadi jurnalis saya melihat KPU Makassar sangat terkesan tertutup dalam hal lintas informasi seputar Pilwali Makassar maupun Pilgub Sulsel 2024,”beber Darwin.
“Kita juga mengakui informasi publik yang dilakukan KPU Makassar melalui media sosial seperti Instagram dan lainnya, namun, media dalam hal ini wartawan sangat memerlukan informasi yang lebih spesifik yang ingin diketahui media. Karena dalam undang-undang kita, Pers sebagai pilar keempat demokrasi,”tambahnya.
Hal sama dilontarkan wartawan Djournalis.com Ardiansyah Razak sekaitan keterbukaan informasi. Ardiansyah menilai jajaran Komisioner KPU Makassar harus lebih terbuka kepada awak media.
“Kami juga tanyakan soal komposisi iklan media dengan anggaran menggunakan APBD. Komisioner KPU Makassar periode sebelumnya sangat mempertikan media termasuk iklan,”ujar Ardiansyah.
Koordinator Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Makassar, Abdi Goncing mengatakan bahwa melalui FGD itu, bagaimana peran media di Pilwali Makassar.
Apakah media berpihak kepada masyarakat atau terhadap iklan. Karena sangat menjadi masukan dalam pelaksanaan profesionalisme jajaran komisioner KPU Makassar.
Adbi berharap ada masukan kepada media dalam hal proses pelaksanaan Pilwali. Terkait keterbukaan informasi yang spesifik silahkan langsung dihubungi para komisioner masing-masing divisinya. Memang ia mengakui masih adanya kendala atau kekurangan dalam hal informasi terntang Pilwali Makassar 2024.
“Jadi mohon maaf kepada rekan-rekan media dalam proses penyelenggaraan pilkada serentak yang dilakukan KPU Makassar. Kami komisioner selalu punya kelemahan maupun kesalahan sehingga melalui forum diskusi ini bisa menambah masukan kepada media,”pungkasnya. (jun/rif)
