MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dr HM Amir Uskara bertemu dengan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhyono (AHY) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).
Kedatangan Amir Uskara selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama ketua Bambang Soesatyo (Bamsoet) serta para wakil ketua MPR RI masing-masing Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid dan Syarief Hasan.
Amir Uskara yang juga bakal calon bupati Gowa sempat bicara dengan Sekjen DPP Demokrat H Teuku Riefky Harsyah dan AHY.
Menurut Amir, karena dirinya datang terlambat, maka tentu ada moment untuk bicara secara personal dengan elit Demokrat, bagaimana membangun koalisi di kontestasi pemilihan bupati (Pilbup) Gowa 27 November mendatang.
“Iya karena saya terlambat tiba, maka saya manfaatkan waktu untuk membahas rencana koalisi di Pilkada Gowa. Gobrlnya secara personal dengan elit, termasuk pada Pak AHY,”ujar Amir Uskara, Rabu (17/7).
Dalam pertemuan itu AHY yang didampingi sekjen dan sejumlah ketua DPP mengungkapkan banyak hal termasuk agenda kebangsaan ke depan da sistem politik serta kondisi demokrasi. Menurut AHY perlu ada evaluasi dan koreksi sepanjang untuk memperbaiki masa depan Indonesia.
“Kita membahas apakah Indonesia saat ini sudah berada di dalam track yang benar dalam kehidupan politik dan demokrasinya, setelah kita jalani fase-fase penting pasca reformasi hingga hari ini,”ujar AHY.
AHY juga menyinggung biaya politik yang semakin hari semakin mahal. Menurutnya politik berbiaya tinggi belum tentu akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.
“Bagaimana kita bisa menghadirkan politik termasuk Pemilu yang lebih berkualitas termasuk output outcome-nya, jangan sampai kemudian biaya politik menjadi semakin mahal dari waktu ke waktu,” ucapnya.
“Kita ingin menghadirkan para pemimpin para wakil rakyat yang juga memiliki kapasitas yang baik, integritas diri, sehingga bisa benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan konstituennya,” ujarnya.
Bamsoet mengapresiasi sambutan dari AHY yang juga menyinggung mengenai usulan agar Pemilu Serentak dievaluasi, sehingga Pilpres dan Pileg tak lagi dihelat secara bersamaan seperti Pemilu 2024 kemarin.
“Kita evaluasi lagi apakah perlu Pemilu Serentak Pilpres dan Pileg, kemarin orang fokus di Pilpres dan lupa bahwa Pileg juga harus kita pilih orang orang yang memiliki kualitas yang bagus,” kata Bamsoet.
“Sehingga perlu dipikirkan pemisahan Pileg dan Pilpres agar Pilpres nanti itu berdasarkan Pileg yang sebelumnya,” katanya.
Lebih jauh Bamsoet mengatakan usulan itu menjadi masukan, adapun keputusan perubahan atau revisi menjadi kewenangan dari DPR. (rif)