DALAM kontestasi pilkada kita harus memastikan berjalan secara bermartabat, yang terbebas dari praktik money politics, provokasi, isu SARA dan penyebaran hoaks. Pilkada yang bermartabat tidak datang begitu saja. Diperlukan sinergi mulai dari penyelenggara, peserta, pemilih, pemerintah, dan pihak lainnya.
Pilkada harus dipandang sebagai proses membuat manusia menjadi martabat. Dengan kata lain, jika pemilu menghasilkan ketegangan dan berujung pada perpecahan, maka bangsa ini gagal membuat manusia menjadi beradab.
Politik identitas merupakan salah satu tantangan dalam upaya mewujudkan proses pilkada yang bermartabat. Politik identitas sendiri sudah ada sejak bangsa ini berdiri, tetapi pendiri bangsa tidak terjebak dalam terminologi siapakah manusia Indonesia dalam penggalian identitas secara pribadi, dan mampu mengatasi sekat-sekat personal, dalam pemikiran brilian dan terakumulasi dalam konsep yang disebut Pancasila.
Politik identitas berpotensi memecah belah bangsa dan memperlemah demokrasi. Di samping itu, tantangan lainnya adalah politik uang, hoaks pemilu yang semakin berseliweran di media sosial, partisipasi pemilih dalam pemilu, sinyal internet, cuaca, juga keterbatasan SDM dalam menguasai teknologi.
Proses pilkada yang berjalan lancar dan aman tidak dapat tercapai tanpa dukungan semua pihak. Pilkada bukan semata-mata tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi seluruh elemen bangsa ini.
Pilkada yang bermartabat akan senantiasa menjunjung tinggi nilai yang ada di dalam Pancasila. Karena pada saat demokrasi dimaknai dengan suara terbanyak sebagai pemenang yang merupakan representase dari kedaulatan rakyat, maka kita harus mengadopsi pikiran yang terbebas dari money politic, kecurangan, hoaks, dan isu-isu sara, untuk menjadi pemenang.
Dalam setiap tahapan pemilu baik itu kampanye, pemungutan suara dan pascapenetapan pemenang, harus tetap menjaga nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai etika, nilai demokrasi, nilai persatuan dan kesatuan. Harus bisa siap menang dan siap kalah.
Pilkada yang bermartabat akan melahirkan pimpinan yang mampu membawa kesejahteraan dan spirit nasionalisme yang kuat. Pilkada merupakan salah satu penanda negara demokrasi. Oleh karena itu, pemilu harus diselenggarakan secara beretika dan bermartabat sehingga menghasilkan pemerintahan dan kekuasaan yang demokratis sesuai aspirasi rakyat.
Pemilihan kepala daerah yang bermartabat juga merupakan fondasi kuat bagi pembangunan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Karena itu, memilih pemimpin dengan sungguh-sungguh dan menghargai hak suara orang lain, merupakan langkah awal untuk memastikan pemilu yang bermartabat.
Pemilu bermartabat harus terus digaungkan agar masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pemilu yang santun dan damai. Dalam mewujudkannya tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya pada anak muda.
Peran pemuda dalam politik kini tak hanya sebagai objek pendulang suara, namun lebih jauh berperan sebagai aktor penggerak suksesi kepemimpinan dan menjaga proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil sebagaimana amanat konstitusi.
Selain menjadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai agen pembangunan. Kita memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang, baik pembangunan secara nasional maupun pembangunan daerah. (yus)