MAKASSAR, BKM — Isu kotak kosong atau kolom kosong (koko) pada kotestasi pilgub Sulsel 2024 makin ramai diperbincangkan. Padahal, masih ada waktu satu bulan sebelum KPU membuka pendaftaran pada 27 Agustus mendatang.
Guliran koko itu menyusul massifnya gerakan petahana ASS-Fatma yang mengincar hampir semua partai politik (parpol) yang ada. Kendati begitu, banyak pihak yang menilai bahwa wacana kotak kosong di pilgub Sulsel akan sulit terwujud, lantaran dinamika politik di tataran elite masih sangat dinamis. Setiap partai masih bisa mengubah arah dukungan mereka, bahkan sehari sebelum pendaftaran pasangan calon di KPU.
Pemerhati politik Muhammad Ramli Rahim (MRR) mengatakan, jangankan dalam hitungan bulan, dalam hitungan hari pun usungan parpol bisa berubah. Bahkan bisa terjadi dalam hitungan jam.
Ia mencontohkan, tahun 2010 silam, dirinya pernah diusung parpol non parlemen di pilbup Maros. Namun berubah hanya dalam 30 menit sebelum pendaftaran di KPU ditutup.
“Lebih parahnya lagi, karena terjadi kekisruhan calon. Yang menggantikan saya pun tak lolos dan dinyatakan gagal bertarung. Makanya, mengapa isu kotak kosong ini begitu berhembus atau bisa dibaca dihembuskan jauh sebelum pendaftaran di KPU,” jelas MRR, Minggu (28/7).
Menurutnya, jika pun kemudian koko terwujud di pilgub, itu pasti terjadi secara alamiah. Semua yang merasa pantas dan mau bertarung dalam kontestasi pastilah percaya bahwa dia mampu terjun ke lapangan dan bertarung dalam lintasan.
“Karena dalam dunia demokrasi saat ini tak ada “tumanurung” dan tak ada durian runtuh. Tak ada satupun kontestan yang “diam-diam bae” di rumah lalu diajak ikut pilkada. Jika pun pernah terjadi, mungkin hanya Anies Baswedan yang didatangi untuk dicalonkan 2007 silam,” kata Jubir Anies Baswedan di pilpres 2024 kemarin.
Lanjut dia, mereka yang percaya bahwa dirinya bisa masuk dalam kontestasi paling tidak telah pasang baliho, lobby kiri kanan dan tentu saja sudah menyiapkan “isi tas” yang menjadi bekal utama dalam pilkada.
“Pilkada pun sesungguhnya memiliki proses yang memungkinkan calon berkontestasi. Mereka yang tidak yakin dapat parpol atau lebih pede dengan dukungan masyarakat telah disiapkan jalur independen. Mereka yang yakin dapat parpol juga disediakan jalur. Nah, jika ternyata hanya ada satu calon, tetap bisa berlaga melawan kotak kosong,” tandasnya.
Karena itu, lanjut MRR, tak ada istilah begal-begalan dalam proses mendapatkan usungan. Bila tak percaya diri lewat parpol, bisa menggunakan jalur independen. Akan tetapi jangan terlalu percaya diri bisa dapat dukungan parpol, karena penentuan usungan ada di tangan DPP.
“Jangankan yang bukan kader parpol, sekaliber ketua pun bisa saja tak diusung partainya dengan banyak pertimbangan,” jelasnya.
Di sisi lain, MRR meyakini bahwa waktu masih sangat panjang. Masih ada satu bulan untuk meraih dukungan Parpol. Kandidat ibarat lelaki yang berupaya memikat hati wanita cantik, mereka akan melakukan segala cara untuk menaklukkan sang wanita. Jika perlu, mereka menggunakan jalur extraordinary untuk mendapatkan sang wanita.
“Dan karena kandidat adalah lelaki, maka boleh berpoligami. Tapi partai yang jadi gadis cantik tak bisa poliandri,” imbuh mantan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) ini.
Selain itu, masyarakat Sulsel berharap Jusuf Kalla (JK) turun gunung terkait wacana koko.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP KNPI Syamsul Bahri Majjaga berharap agar tokoh sekaliber JK mengambil peran dalam menghentikan wacana koko.
“Tentu saya dan warga Sulsel pada umumnya berharap mantan Wapres (JK) turun gunung alias turun tangan soal wacana kolom kosong. Kalau wacana tersebut terjadi tentu ini suatu kemunduran luar biasa di Sulsel,” ucap Syamsul Bahri Majjaga, kemarin.
Sebelumnya, pengamat komunikasi politik dari Unhas Dr Hasrullah menilai apabila kandidat versus koko terjadi di pilgub hal tersebut menjadi kemunduran berdemokrasi. Menurutnya, wacana koko mencerminkan lemahnya dinamika politik di Sulsel. Bahkan, kondisi ini menunjukkan bahwa parpol tidak mampu menciptakan kontestasi yang sehat dengan menghadirkan kandidat-kandidat alternatif.
PKB, Antara Danny dan IAS
Hingga saat ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum memutuskan apakah memilih Mohammad Ramdhan Pomanto atau Dr Ilham Arief Sirajuddin (IAS) sebagai bakal calon gubernur pada kontestasi pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel 27 November mendatang.
Partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini digadang-gadang mengusung IAS manakala Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengeluarkan rekomendasi untuknya. Namun jika sang Ketua Umum Airlangga Hartarto memilih bakal calon lain, maka PKB hampir pasti mendukung Danny Pomanto.
Partai Golkar mengontrol 14 kursi di parlemen Sulsel, sementara PKB memiliki delapan kursi. Adapun syarat untuk mengusung pasangan calon yakni 17 kursi.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sulawesi Selatan Azhar Arsyad, mengakui bila partainya belum mengambil keputusan. Pihaknya masih menghitung atau menimbang peluang antara Danny Pomanto atau IAS. “Belum ada info dari Jakarta, karena kalau pilgub urusannya DPP,” ujar Azhar Arsyad, Minggu (28/7).
Ketika ditanya soal peluang dirinya dilirik sebagai bakal calon wakil gubernur atau 02 jika DPP PKB memilih salah satu diantara Danny atau IAS, Azhar menegaskan tak masalah. “Saya ini pimpinan partai politik dan politisi” ujar Azhar yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKB Sulsel Syamsu Rizal mengatakan jika PKB ini akan menjadikan 2024 ini sebagai laboratorium politik kader. “Saya tidak pastikan apakah kader, tapi laboratorium politik kader. Kalau pun kemudian pilgub ini mesti disinergikan dengan kabupaten lain yang memungkinkan kita mengusung kader, kan kita di beberapa kabupaten jelasji kaderta. Bisa jadi juga akan diswitch ke situ,” kata Syamsu Rizal, Minggu (28/7).
Mantan Wakil Wali Kota Makassar ini juga menyebutkan jika kemungkinan Ketua DPW PKB Susel, Azhar Arsyad bisa menjadi tawaran kepada calon gubernur. Tapi ini semuanya masih perlu dibicarakan dengan partai pengusung yang tidak menginginkan terjadinya kolom kosong.
“Bisa saja Pak Azhar menjadi calon wakil gubernur. Bisa saja. Makanya kita tidak tutup ruang, semuanya,” ujarnya.
“Konstelasi adalah kader yang utama. Kalau Pak Azhar punya ruang lebih besar, kenapa tidak. Kalau ada yang lain lagi lebih bagus, kenapa tidak,” tambahnya.
Sebelumnya, Danny Pomanto sudah mendapat surat tugas dari DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengontrol delapan kursi, serta DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pemilik enam kursi di parlemen.
Adapun pasangan calon (paslon) Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (ASS – Fatma) sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem dengan 17 kursi, Partai Demokrat tujuh kursi, Gerindra 13 kursi dan PAN empat kursi. Kemungkinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan modal tujuh kursi juga ikut mendukung paslon ASS-Fatma. (jun-rif)