MAKASSAR, BKM–Para bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar diharap memperhatikan konsep modernisasi yang semakin berkembang serta tak seiring dengan adab, sehingga tidak menutup kemungkinan, persoalan kedepan akan semakin kompleks.
Pada momen pemilihan wali kota (Pilwali) Makassar ini 27 November nanti, sudah patut menjadi perhatian.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulsel, Prof Arismunandar yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel, Abubakar Wasahua usai diskusi yang digelar ICMI Sulsel bertajuk ‘Membangun Pranata Keadaban Menyongsong Makassar Sebagai Kota Modern’, Minggu (28/7).
Pesan itu juga dikhususkan untuk calon pemimpin baru Kota Makassar, Amri Arsyid. Amri yang juga Ketua DPW PKS Sulsel itu diketahui maju sebagai bakal calon wali kota November mendatang.
“Menurut Prof Aris (Ketua ICMI) lewat titipannya (pesan), PKS lewat calonnya itu (Amri Arsyid) harus menghadirkan pemimpin yang bisa menjadikan Makassar ini menjadi kota yang moderat. Bisa diterima oleh semua kalangan,”ujar Abubakar.
Sebagai bagian dari PKS untuk bakal calon wali kota Makassar, Amri Arsyid kata Abubakar, tentu dibekali dan didorong untuk mengedukasi masyarakat, agar persoalan yang nantinya akan dihadapi Makassar seiring dengan perkembangan zaman, dapat berjalan berbarengan dengan adab yang baik.
“Amri Arsyid ini dia harus menyadarkan kesadaran politik umat, masyarakat yang ada di Kota Makassar ini. Agar masyarakat kita disini yang mayoritas memiliki kesadaran politik yang di atas rata-rata itu tidak terjebak pada politik transaksional,”jelasnya.
Hal senada diungkapkan pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Dr Adi Suryadi Culla yang juga bertindak sebagai narasumber dalam diskusi itu.
Ia memberikan gambaran terkait relevansi antara Makassar sebagai kota yang modern dan kota yang dilandasi dengan local wisdom atau kearifan lokal sebagai entitas yang tak terpisahkan dari masyarakat.
“Kota yang beradab itu sebenarnya yang dimaksud adalah kota yang berperadaban. Kalau kita bicara peradaban kita bukan hanya bicara lingkungan fisik tapi juga lingkungan karakter sosial yang ada dalam masyarakat,” katanya.
Menurut Adi, modernisasi juga tidak melulu bicara tentang infrastruktur atau pembangunan kota yang berorientasi pada pertumbuhan dan perdagangan. Tapi, tentang kota yang berkeadilan, bermartabat dan berorientasi pada nilai-nilai sosial.
“Jadi ada perpaduan sebetulnya kalau kita bicara soal kota yang beradab itu. Perpaduan antara nilai-nilai local wisdom atau pada saat yang bersamaan sebagai nilai-nilai religius dan juga di sisi lain berorientasi pada nilai-nilai modernitas,”ucapnya.
Menurutnya, dua sudut pandang ini sebenarnya bisa dikombinasikan menjadi suatu visi untuk membangun dan mengembangkan Makassar.
Khususnya sebagai kota yang modern dan beradab atau kota peradaban. Adi juga memberikan contoh sederhana soal perspektif itu.
Bila merujuk dalam konsep religiusitas, persoalan ini kata Adi, sudah terjadi sejak zaman lampau. Khususnya saat pra-perkembangan Islam. “Sebenarnya kalau dalam Islam itu ada yang disebut dengan masyarakat Madani, masyarakat sipil atau civil society,”jelasnya.
“Dalam istilah masyarakat Madani, dalam sejarah Islam itu kan pernah ada di awal Islam itu berkembang. Sebuah kota yang dibangun di Yastrib yang kemudian berubah menjadi Kota Madinah itu sebagai sebuah kota peradaban yang dibangun di zaman Rasulullah (SAW). Itu Bisa menjadi contoh, tapi juga nilai-nilai sosial. Calon Wali Kota Makassar harusnya punya visi membangun kota yang beradab,”pesan Adi. (jun/rif)