MAKASSAR, BKM — Hingga memasuki triwulan III tahun 2024, penyerapan anggaran di lingkup Pemerintah Kota Makassar masih cukup rendah. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga akhir Juni 2024, serapan anggaran masih berada di posisi 25,99 persen.
Kepala Bappeda Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda menyebut, idealnya penyerapan anggaran yang sudah digunakan hingga memasuki semester dua tahun 2024 ini berada di angka 40 hingga 50 persen. Karena itu, ia meminta OPD untuk mempercepat program kerjanya agar serapan anggaran juga ikut mengalami percepatan.
Pihaknya sudah memberikan atensi kepada seluruh OPD pada rapat monitoring evaluasi yang digelar pekan lalu. “Untuk belanja, ada beberapa SKPD yang belum maksimal. Merekasudah kita wanti-wanti agar segera melaksanakan program kegiatannya,” tegasnya, kemarin.
Kendati begitu, realisasi anggaran ini akan mengalami percepatan saat berjalannya APBD Perubahan.
Dia melanjutkan, saat ini Pemkot Makassar juga tengah menggodok APBD Perubahan yang tidak lama lagi akan diajukan ke DPRD. Ada beberapa program yang dirasionalisasi, utamanya program yang sulit dijalankan tahun ini. Misalnya proyek Macca dan lapangan basket di Dispora, serta utilitas bawah tanah atau ducting sharing di Dinas PU.
“Mudah-mudahan dengan adanya perubahan ini lebih cepat lagi realisasi belanjanya, karena kita sudah rasionalisasi semua program atau kegiatan yang kemungkinan tidak bisa jalan,” ujarnya.
Dari seluruh OPD, hanya dua yang realisasinya saat ini di atas 50 persen, yakni Kesbangpol dan Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM).
“OPD dengan capaian realisasi tertinggi ialah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik realisasinya 84,85 persen atau Rp86,9 miliar dari Rp102,4 milliar pagu anggaran,” kata Zul.
Sementara Bagian Pemberdayaan Masyarakat 65,55 persen atau Rp10,7 miliar dari Rp16,4 miliar pagu anggaran. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 45,63 persen atau Rp5,6 miliar dari Rp12,3 miliar pagu anggaran. Kecamatan Tamalanrea 41,28 persen atau Rp17,6 miliar dari pagu Rp42,6 miliar. Bagian Umum 40,43 persen atau Rp53,3 miliar dari Rp132 miliar pagu anggaran.
Sementara organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk kategori dengan serapan belanja terendah, antara lain Dinas Pemuda dan Olahraga 1,80 persen atau Rp9,5 miliar dari Rp533 miliar pagu anggaran. Bagian Administrasi Pembangunan 7,19 persen atau Rp273,5 juta dari Rp3,8 miliar pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum 11,40 persen atau Rp114,2 miliar dari pagu RpRp1 triliun lebih.
Bagian Kerja Sama 13,75 persen atau Rp1 miliar lebih dari Rp7,4 miliar. Dinas Ketahanan Pangan 15,94 persen atau Rp3,9 miliar dari Rp24,5 miliar pagu anggaran.
Selanjutnya Bagian Hukum 15,94 persen, Bagian Organisasi 16,35 persen, Bagian Tata Pemerintahan 16,63 persen. Dinas Perdagangan 17,16 persen, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 18,18 persen, Dinas Koperasi dan UKM 19,21 persen, serta Dinas Komunikasi dan Informatika 19,19 persen.
Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, rendahnya serapan anggaran dipengaruhi oleh banyaknya program besar yang tidak bisa dijalankan “Kenapa serapan anggaran rendah? Karena Rp800 miliar itu kita tidak gunakan, Macca sama ducting sharing (tidak bisa dijalankan),” kata Danny.
Dia mengemukakan, Macca sudah mengalami 10 kali adendum, sehingga Danny menyurutkan niatnya untuk membangun kawasan olahraga hingga sirkuit balap di Untia, Biringkanaya. Sementara ducting sharing belum bisa dilakukan mengingat desainnya belum sesuai dengan perencanaan.
“Ducting karena desainnya tidak pas. Kalau Macca sudah 10 kali adendum. Saya takut kalau adendum begitu, nanti dipikir ada mau dimenangkan (kontraktor), rawan,” ungkapnya.
Kendati begitu, Danny optimistis serapan anggaran akan melejit pasca APBD Perubahan. “Makanya kita butuh perubahan. Begitu perubahan bisa langsung naik (realisasi), kan tinggal diklik saja. Makanya saya dorong terus untuk percepat perubahan, karena kalau tidak kita tidak belanja dengan alasan masing-masing. Saya akan kontrol baik-baik. Setelah perubahan saya yakin Agustus sudah bisa 80 persen,” tutupnya. (rhm)