MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto sudah mengantongi satu nama yang akan menduduki posisi Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar. Dari tiga nama yang mengantongi angka tertinggi dalam proses lelang sebelumnya, orang nomor satu Makassar itu memilih Firman Hamid Pagarra sebagai calon sekkot definitif.
Seperti diketahui, Firman yang saat ini menduduki jabatan defintif sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar merupakan peserta lelang sekda dengan peringat tertinggi. Selain Firman, ada dua pejabat lainnya yang juga masuk dalam tiga besar lelang seperti yang telah diumumkan Timsel. Yakni Muhammad Roem (Kepala Dinas Pariwisata Makassar) dan Andi Irwan Bangsawan (Asisten III) Pemkot Makassar.
Ditemui di kediaman pribadinya Jalan Amirullah, Senin (5/8), Danny Pomanto secara terbuka mengatakan bahwa yang dipilih sebagai Sekkot Makassar adalah Firman Hamid Pagarra yang saat ini juga menjabat sebagai Pj Sekkot. “Sudah (kantongi nama). Pak Firman,” singkat Danny.
Wali Kota Makassar dua periode itu bahkan sudah mengajukan izin pelantikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapat persetujuan. “Tadi (kemarin), sudah diajukan izin untuk pelantikan. Begitu izin keluar, kita langsung persiapkan jadwal pelantikannya,” ungkap Danny.
Firman Hamid Pagarra merupakan salah satu pejabat eselon II yang punya prestasi cukup baik. Kinerjanya selalu mendapat pujian dari wali kota. Selama menjabat sebagai kepala Bapenda, sejumlah inovasi dikeluarkan untuk mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
Bahkan di era Firman, PAD terdongkrak naik menjadi Rp1,6 triliun. Sudah hampir mendekati target PAD yang diimpikan Danny yakni Rp2 triliun.
Selain pelantikan sekkot defintif yang sisa menunggu waktu, pengisian jabatan lowong yang sempat tertunda berkali-kali juga akan segera dilaksanakan. Informasi yang diperoleh, pengisian jabatan lowong tersebut akan dilaksanakan Jumat (9/8).
Ada tujuh jabatan lowong yang dilelang Pemkot Makassar beberapa waktu lalu. Dari tujuh jabatan tersebut, sudah ada nama-nama yang masuk tiga besar.
Informasi yang beredar, ada enam pelaksana tugas (plt) yang saat ini menjadi pimpinan OPD sementara yang bakal didefinitifkan. Diantaranya Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ferdy Mochtar, Plt Kepala Dinas Kominfo Ismawaty Nur, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Alamsyah Sahabuddin, Plt Kepala Dinas Sosial Andi Pangeran Nur Akbar, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Andi Engka B Djemma, serta Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Syahruddin.
Sementara Ikhsan NS dipastikan tidak akan menjadi pejabat definitif pasca dicopot sebagai Plt Kepala Satpol PP Makassar. Ikhsan dinilai memiliki performa kerja yang tidak maksimal. Apalagi, saat perhelatan akbar F8 akan digelar, Danny mendapat informasi ada persoalan pungli di Losari yang dilakukan oleh oknum Satpol PP.
Danny menekankan, dirinya memilih pejabat definitif sesuai dengan kinerja yang dimilik. Dia mengatakan di era Ikhsan sebagai Plt Satpol PP, penegakan Perda tidak maksimal.
Enam Plt Bakal Definitif
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ferdy Mochtar
Plt Kepala Dinas Kominfo Ismawaty Nur
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Alamsyah Sahabuddin
lt Kepala Dinas Sosial Andi Pangeran Nur Akbar
Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Andi Engka B Djemma
Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Syahruddin
“Tidak tertib, kadang-kadang Satpol tidak maksimal. Lihat pelanggaran perda. Tidak perlu disuruh. Ini pungli terjadi, kaki lima ada negosiasi, bagaimana. Ini kan bikin perkara, bukan menyelesaikan masalah. Bikin masalah. Kinerjanya jelek sekali. Laporan terlalu banyak. Saya sudah kasih tahu dia,” tandasnya.
Dikonfirmasi terkait persiapan pelantikan, baik sekkot maupun pejabat eselon II defintif, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Akhmad Nansum belum memberikan penjelasan.
Dihubungi secara terpisah, Firman Hamid Pagarra enggan berkomentar banyak seputar namanya yang disebut-sebut wali kota sebagai calon sekkot defintif. Menurut Firman, sebagai bawahan, dirinya siap mengikuti segala keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Makassar selaku pejabat pembina kepegawaian.
Dia menambahkan, sebagai seorang ASN, ia harus taat dan patuh dalam menjalankan semua petunjuk dari pimpinan. “Kami selaku bawahan, sebagai seorang ASN harus siap untuk mengikuti segala keputusan yang diberikan oleh Bapak Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian. Harus kami jalankan,” tandas Firman. (rhm)