MAKALE, BKM — Pansus Rancangan Tata Ruang Wilayah (RT/RW) DPRD Tana Toraja menggelar rapat kerja bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H Syamsurizal di Gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini. Rapat kerja bersama dihadiri Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi, Ketua Pansus Kristian HP Lambe dan anggota pansus lainnya.
Ketua Pansus RT/RW Kristian Lambe, Selasa (6/8) menjelaskan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Toraja Barat panitia masih butuh kejelasan dari pemerintah khususnya legislatif. Banyak hal diperoleh setelah DPRD Tana Toraja mengadakan rakerdengan Komisi II DPR RI. Selain mendesak Mendagri menyusun kembali Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah.
Demikian pula RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Deserta) sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pintu masuk dalam meninjau kembali kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
”Komisi II dan Mendagri sepakat merumuskan secara bersama melalui kajian yang komprehensif terkait penataan daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sampai desa/kelurahan,” ujar Kristian.
Ditambahkan Kristian hal tersebut telah disampaikan Mendagri Muhamad Tito Karnavian di Jakarta pada 10 Juni lalu. Dasar penyusunan revisi kajian Desartada sebelumnya disepakati Komisi II DPR RI, Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 21 September 2023 lalu. (gus/C)
