BULKUMBA, BKM — Sebanyak 413 personel Satpol dan Damkar yang non ASN menerima bingkisan bahan pokok dari TP PKK Bulukumba kerjasama Baznas Bulukumba di Pendopo Rujab Bupati Bulukumba, Jumat (16/8).
Ketua TP PKK Kabupaten Bulukumba Andi Herfida Muchtar sebagai penggagas kegiatan Jumat Berkah mengaku sedapat mungkin pihaknya selalu melakukan kegiatan Jumat Berkah dalam setiap bulannya.
“Sebelumnya juga telah dilakukan hal yang sama kepada para petugas kebersihan,” ungkapnya.
Ketua Baznas, Kamaruddin Hambali menyampaikan Jumat Berkah ini adalah salah satu program sosial Baznas. Bahan pokok yang disiapkan sebanyak 413 paket yang terdiri dari Satpol 242 orang dan petugas pemadam kebakaran 171 orang. Isi paket berupa telur, beras, minyak goreng, susu, dan biskuit.
Kamaruddin menyampaikan terima kasih kepada seluruh Muzakki termasuk dari para ASN yang telah menunaikan zakat maupun infaq melalui Baznas Bulukumba. Menurutnya personel Satpol PP dan Damkar adalah petugas petugas yang menjadi garda terdepan di lapangan.
“Saya kira saudara saudara kita Satpol PP dan Damkar yang non ASN ini adalah bagian elemen masyarakat yang juga penting kita berbagi di Jumat Berkah,” ujar Herfidah.
Sementara itu, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada para personil Satpol PP dan petugas Damkar yang telah membersamai dirinya dalam melaksanakan roda pemerintahan dalam tiga tahun terakhir.
“Perjalanan pemerintahan ini tidak lepas dari peran Satpol PP dan Damkar. Terutama saat bahu membahu mengendalikan banjir di kota Bulukumba,” ungkapnya.
Selama ini personel Satpol banyak membantu dalam menjaga ketertiban umum, melakukan pengamanan sehingga dirinya sebagai bupati merasa betul betul terbantu. “Terima kasih atas dukungan dari saudaraku Satpol PP dan Damkar yang setiap saat hadir membantu di lapangan,” ungkapnya.
Salah seorang petugas Damkar, Yudi, menyampaikan terima kasih kepada Pemda dan Baznas atas pembagian bahan pokok tersebut. Menurutnya pembagian tersebut sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada petugas di lapangan terutama yang berstatus non ASN. (rls)
