MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar nilai pariwisata di Makassar tidak bisa mendapatkan bantuan anggaran dari pusat diakibatkan tidak adanya payung hukum tentang kepariwisataan.
Bahkan seharusnya Makassar harus fokus untuk pengembangan kepariwisataan di Kota Makassar, untuk menjadi obyek wisata tanpa mengubah kearifan lokal yang sudah ada menjadi urgent dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Hal ini disampaikan, Sekertaris Komisi B DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham.Menurut Ari, sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARDA) Kota Makassar Tahun 2023 – 2025. Potensi pariwisata di Makassar tidak bisa mendapatkan anggaran.
“Perlu saya sampaikan bahwa di tahun 2023 kemarin terkait perda RIPPARDA kota Makassar selama berdiri. Di umurnya Makassar ini, ternyata belum ada gantungan atau payung hukumnya terkait pariwisata daerah,” ungkap Legislator Fraksi NasDem Makassar ini, Kamis (5/9).
“Sehingga mubazir sekali anggaran nasional yang selalu mau digelotorkan turun ke kota Makassar tetapi karena kita tidak punya Perda makanya uang ratusan miliar setiap tahun itu tidak bisa kita terima,” tambahnya.
Olehnya itu, sebagai Ketua Pansus Ranperda RIPPARDA sebelumnya ini menginginkan ada perubahan yang diambil Kota Makassar dengan membuatkan payung hukum, untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
“Kenapa pariwisata di Kota Makassar begitu saja, karena ya itu tadi, tidak ada cantolan hukum untuk kita menerima bantuan dari pusat. Untuk bagaimana memajukan pariwisata, atau mendapatkan bantuan pariwisata dari anggaran nasional,” ujarnya.
“Alhamdulillah karena kita ingin memajukan pariwisata di kampung kita tercinta ini karena masih banyak ini, warga Tanjung merdeka yang menjadi tukang, kuli bangunan dan sebagainya padahal kalau kita melihat potensi wisata yang ada di kampung ta’ ini seharusnya kita yang menyerap tenaga kerja,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Makassar, Azwar mengaku untuk bagaimana mempekerjakan pekerja orang dari Makassar langsung, sekaligus untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada di Makassar.
“Saya bagaimana memikirkan tentang pariwisata kita. Makanya dengan payung hukum kita sekarang ini, semoga saja anggaran bisa diberikan. Bagaimana kita bisa menerima bantuan nasional sehingga saya beserta Kepala Dinas pariwisata kemarin sering berkoordinasi,” katanya.
“Jadi Insyaallah, paling lambat tahun ini atau tahun depan kita sudah bisa menjemput juga anggaran nasional atau anggaran dari pusat untuk bagaimana memajukan kampung kita tercinta khususnya di bagian pesisir pantai,” bebernya. (ita)